Inflasi Global Jadi Ancaman Serius Buat RI
Saat ini, sudah ada 30 negara lebih yang melakukan proteksi terhadap ekspor pangan untuk mengamankan stok pangan dari ancaman krisis.
IDXChannel - Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan inflasi yang terjadi di sejumlah negara di dunia menjadi sebuah ancaman yang serius untuk Indonesia.
Saat ini, sudah ada 30 negara lebih yang melakukan proteksi terhadap ekspor pangan untuk mengamankan stok pangan dari ancaman krisis. Dia bilang, sebagian negara bahkan sudah masuk menjadi failed states atau negara gagal akibat inflasi pangan, seperti Srilanka.
"Transmisi inflasi global juga mulai dirasakan ke Indonesia dengan naiknya harga BBM jenis subsidi sebesar 30% dan mendorong inflasi tertinggi sejak 2014," ujar Bhima, Minggu (9/10/2022).
Jika inflasi pangan dan inflasi energi digabungkan, hal ini berpotensi mendorong pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).
"Proyeksinya gabungan inflasi pangan, inflasi energi, dan pelemahan kurs rupiah sebabkan rupiah melemah ke level USD16ribu," tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah pejabat publik menghimbau masyarakat waspada terhadap ketidakpastian global dan resesi ekonomi yang menimpa sejumlah negara di dunia. Tantangan tersebut diperkirakan akan segera menghantam Indonesia.
Pemerintah bahkan menyiapkan sejumlah langkah ekstra dalam mengantisipasi tekanan dan dampak inflasi global terhadap ekonomi Indonesia. Hal ini demi mengembalikan target inflasi ke rentang 3%-5%.
Saat ini inflasi dalam negeri pada Agustus 2022 tercatat sebesar 4,69% (yoy) atau membaik dari inflasi Juli 2022 yang sebesar 4,94% (yoy). Keberhasilan menekan angka inflasi volatile food menjadi salah satu faktor penurunan tingkat inflasi.
"Seiring upaya TPIP dan TPID dalam melakukan extra effort pengendalian inflasi, kita akan terus menekan inflasi volatile food agar dapat mencapai komitmen awal pada HLM TPIP Maret lalu yang sebesar 3%-5%," ungkap Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Dia menyampaikan sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo, sebagai respons penyesuaian harga BBM pada awal September, pemerintah telah memberikan tiga jenis tambahan bantalan sosial dengan total anggaran sebesar Rp24,17 triliun.
Rinciannya, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan penggunaan 2% Dana Transfer Umum (DTU) oleh Pemerintah Daerah untuk membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, bahkan nelayan, serta memberikan perlindungan sosial tambahan. (NIA)