Inflasi RI Harus Rendah, Sri Mulyani Beri Empat PR untuk Kepala Daerah
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan empat pekerjaan rumah (PR) bagi kepala daerah di 2023.
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan empat pekerjaan rumah (PR) bagi kepala daerah di 2023. Pasalnya, tahun ini Indonesia akan menghadapi risiko atas lonjakan harga komoditas, tingginya inflasi global hingga perlambatan ekonomi.
"Tahun 2023 ini kita menghadapi resiko dan tantangan berbeda, harga komoditas melonjak, inflasi global naik tinggi, dan ekonomi global melesu," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Keempat hal tersebut yakni inflasi harus turun rendah, di mana daerah ikut menjaga stabilitas harga pangan dan kelancaran distribusi dan pasokan.
Kedua, kemiskinan ekstrim harus turun dan diberantas, dimana kepala daerah harus memperhatikan dan membantu masyarakat miskin di masing-masing daerah.
"Ketiga, stunting/kurang gizi harus diturunkan secara cepat, gunakan teknologi dan monitor detail ibu hamil, setiap janin dan balita. Keempat, dorong dukung dan permudah Investasi di daerah agar kesempatan kerja tercipta. Jangan persulit dengan regulasi dan birokrasi rumit dan berbelit," ungkap Sri.
Dalam kesempatan tersebut, Sri menyampaikanAPBN 2023 mencapai Rp3.061 Triliun, Dana Transfer Keuangan ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp814 Triliun. DIa menegaskan, APBN dan APBD adalah instrumen sangat penting untuk menjalankan arahan Jokowi tersebut.
"Bagaimana tahun 2023? Anggaran untuk Ketahanan Pangan mencapai Rp104,2 Triliun, anggaran subsidi energi mencapai Rp339,6 Triliun, anggaran Perlindungan sosial mencapai Rp476 Triliun. Semua untuk melindungi rakyat dan menjaga ekonomi Indonesia agar terus tumbuh dan makin maju secara merata," ucap Sri.
Pemerintah pusat (Kementerian dan Lembaga) dan pemerintah daerah, sebut dia, harus terus mengelola anggaran belanja dengan efisien, fokus mencapai hasil, tidak boros, bocor atau dikorupsi.
"Rakyat harus mampu merasakan dan melihat hasil dari APBN dan APBD #uangkita - yang berasal dari uang pajak dari rakyat," tuturnya.
(DES)