Jadi Menteri PANRB, Azwar Anas Tancap Gas Tekan Angka Kemiskinan
MenpanRB Azwar Anas langsung menyusun tiga prioritas utama dalam program kerjanya. Salah satunya terkait angka kemiskinan.
IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas langsung tancap gas menyusun program kerja usai dilantik pada Rabu (7/9/2022).
Dia menjabarkan tiga prioritas utama reformasi birokrasi yang dampaknya bisa dirasakan secara langsung dalam program kerjanya. Salah satunya adalah membantu menurunkan angka kemiskinan.
Saat ini, dirinya beserta jajaran sedang merumuskan reformasi birokrasi berdasarkan tematik. “Kita kuatkan lagi bahwa ini bukan administrasi pelaporan. Reformasi birokrasi adalah sesuatu yang harus bisa dirasakan,” kata Anas dalam keterangan yang diterima, Kamis (8/9/2022).
Anas mengatakan, prioritas utamanya adalah reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan. Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga harus memiliki identifikasi dan parameter kemiskinan yang sama.
Kedua, adalah reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi. Dalam konteks ini, pelayanan perizinan dan non-perizinan harus baik, efisien, efektif, dan tidak berbelit. "Sementara prioritas ketiga adalah reformasi administrasi pemerintah yang harus mulai beradaptasi dengan iklim digital," ujarnya.
Ia menjelaskan, program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo butuh integrasi dan kerja kolektif. Misalnya, dalam menyelesaikan penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting
Baginya, Birokrasi yang cepat dan sensitif terhadap masalah sosial, bisa membantu menyelesaikan masalah itu dengan tepat. “Sederhana saja, misalnya kalau semua guru, semua ASN, mengampu satu orang stunting, ini bisa selesai,” tegas Menteri Anas.
Di sisi lain, tugas Kementerian PANRB adalah memastikan bahwa setiap ASN memiliki sasaran kinerja yang jelas. Tentu masing-masing ASN harus bertanggung jawab atas target yang ditetapkan oleh organisasinya.
“Sebagian tidak tahu mau mengerjakan apa dan apa targetnya. Tugas kita mendorong semua pihak agar ASN tau mengerjakan apa,” ungkap pria yang pernah menjabat sebagai Bupati Banyuwangi selama dua periode ini.
Selain itu, Anas juga ingin fokus terhadap digitalisasi di semua lini pemerintahan. Baginya, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Menteri Anas mengungkapkan ada pola pikir yang berpendapat bahwa mengurus perizinan di pelayanan pemerintah lebih rumit daripada mengurus urusan sektor swasta yang bisa diselesaikan dengan smartphone.
Ia melihat beberapa daerah sudah mulai menerapkan sistem digital, salah satunya adalah Kabupaten Banyuwangi. Setiap kepala desa di Banyuwangi, bisa melakukan tanda tangan secara elektronik melalui gawainya dari mana pun, tidak lagi harus ke kantor dengan setumpuk berkas.
Daerah yang sudah menerapkan sistem ini bisa menularkan inovasinya ke daerah lain yang sedang berkembang. “Ke depannya ada Indonesia in your hand. Tugas reformasi birokrasi ini meratakan agar semua bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
(FRI)