Jadi Tuan Rumah G20 Tahun Depan, India Fokus Isu Kerawanan Pangan
India akan memegang tampuk Presidensi G20 pada tahun depan setelah Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun ini.
IDXChannel - India akan memegang tampuk Presidensi G20 pada tahun depan setelah Indonesia menjadi tuan rumah pada tahun ini.
Kepala Penasihat Ekonomi India (CEA) V Anantha Nageswaran mengatakan tujuan dari Presidensi G20 adalah untuk fokus pada bagaimana menangani kerawanan pangan dan energi yang telah terjadi akibat kurangnya investasi dalam infrastruktur energi dan geopolitik jangka pendek.
"Seperti yang telah kita dengar berkali-kali bahwa lingkungan ekonomi global dihadapkan pada banyak tantangan. Kami tidak berurusan dengan hal-hal yang tidak diketahui, kami berurusan dengan hal-hal yang tidak terduga," ujarnya dilansir Outlook India, Rabu (2/11/2022).
Sebagai tuan rumah tahun depan, India bakal fokus pada isu utama yaitu kerentanan ekonomi makro yang berhubungan dengan kerawanan pangan dan energi yang sebagian fenomenanya telah muncul akibat geopolitik.
Mulai 1 Desember 2022, India akan menjalankan Presidensi G20 hingga 20 November 2023.
G20, atau Kelompok Dua Puluh, adalah forum antar pemerintah yang beranggotakan negara-negara berkembang dan maju. Negara-negara mencakup 19 negara, termasuk Italia, Jepang, Republik Korea, Argentina, Australia, Brasil, Jerman, India, Indonesia, Kanada, Afrika Selatan, Turki, Inggris, AS, Cina, Prancis, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, dan Uni Eropa (UE).
“Kami tahu situasi di mana India akan menjadi Presiden G-20. Salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memastikan kami melakukan pekerjaan kepresidenan dengan baik adalah untuk dapat berimprovisasi dan fleksibel ketika keadaan muncul dalam lanskap ekonomi dan politik global," kata Nageswaran.
Nageswaran menambahkan beberapa poin yang patut dicermati tahun depan. Salah satunya, penguatan institusi multilateral baik dari sisi tata kelola maupun permodalan untuk melayani kebutuhan pembangunan.
"Dan tentu saja dalam hal ini, ini bukan hanya tentang kecukupan modal yang mereka miliki tetapi juga tentang modal tambahan yang mungkin mereka perlukan, yang mana negara-negara maju saat ini harus mengambil keputusan tentang bagaimana mereka akan berkontribusi untuk itu," ungkap dia.
Gagasan lain yang akan dituangkan yaitu terkait tantangan lintas batas seperti regulasi aset virtual, pengiriman uang lintas batas, dan juga masalah arus modal global. Bagaimana menciptakan penyangga dan jaring pengaman bagi negara berkembang yang terkena dampak limpahan dari kebijakan negara maju.
"Jawabannya tidak akan mudah didapat. Pada saat yang sama, mengingat sifat geopolitik yang berkembang pesat dan berubah, India tetap fleksibel untuk mengkalibrasi ulang agendanya jika diperlukan," kata dia.
India dan Perubahan Iklim
Agenda pembahasan iklim, lanjut Nageswaran, mencakup pendanaan, apakah itu kolaborasi publik dan swasta - hal yang menjadi elemen kunci dari diskusi pendanaan iklim.
"Dalam semua diskusi tentang pendanaan iklim ini, kita lupa bahwa pada akhirnya pertumbuhan ekonomi adalah jaminan dan sumber sumber daya yang paling penting bagi mereka untuk dapat berinvestasi di sini, tetapi banyak negara berkembang tidak dalam posisi itu," ungkapnya.
Dan karena itu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan iklim, penting untuk menyadari mitigasi karbon untuk negara-negara berkembang, secara relatif juga berpotensi menjadi masalah masa depan. (NIA)
Penulis: Ahmad Dwiantoro