Jaga Daya Beli Buruh, Presiden Diminta Pertahankan BLT Gaji

IDXChannel - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan keberatan dari pihaknya lantaran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji pegawai tidak dilanjutkan di tahun 2021.  

 

"Orang yang masih bekerja, akibat dia kehilangan kerja atau upahnya dibawah Rp5 juta per bulan, sekarang BSU dihilangkan, Menaker kemana aja?," ujar Said. 

 

Dia juga mempertanyakan Ida yang dinilainya tidak bisa meyakinkan Komisi IX DPR RI. Said pun mengingatkan janji Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menaker Ida Fauziyah soal program BSU yang dilanjutkan di tahun 2021.  

 

"Janji ini kemana? Kok tiba-tiba tidak masuk di APBN 2021? Oleh karena itu, kami minta kepada Pak Presiden dan pimpinan DPR agar BSU dilanjutkan, karena itu menjaga daya beli," ucap Said. 

 

Bahkan dia menilai, bahwa omongan Menaker terkait pengalihan BSU ini menjadi bentuk bantuan lain tidak mungkin dilakukan karena anggarannya saja tidak masuk di APBN 2021. 

 

"Ini Ibu mau ambil uang dari mana? Kartu Prakerja itu untuk orang yang nganggur, BSU itu untuk orang yang bekerja. Daya beli buruh turun karena ancaman PHK, udah banyak yang terdampak Covid-19. Maka dari itu pak Jokowi, mohon lanjutkan BSU ini, lakukanlah perubahan anggaran di APBN 2021," pungkas Said.

Seperti diketahui, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyebutkan bahwa program Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) gaji pegawai tidak dilanjutkan di tahun 2021.  

 

"Untuk anggaran BSU, sisa yang tahun lalu dikembalikan ke kas negara. Tidak ada anggaran untuk BSU dalam APBN 2021, tetapi ada anggaran Rp20 triliun untuk insentif Kartu Prakerja senilai Rp3,55 juta," ujar Ida. (Sandy)