Jalan Panjang Herd Immunity, Luhut: Belum Ada Vaksin Covid-19 yang Efikasinya 100 Persen
Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa Indonesia bahkan dunia masih sulit untuk mencapai herd immunity kekebalan kelompok.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengakui bahwa Indonesia bahkan dunia masih sulit untuk mencapai herd immunity (kekebalan kelompok). Sebab, Luhut menyebut belum ada vaksin Covid-19 yang tingkat kemanjurannya (efikasi) mencapai 100 persen.
"Kalau herd immunity saya akan jelaskan nanti, sebenernya sulit dicapai, karena efikasi dari vaksin kita itu semua vaksin yang ada di dunia sekarang itu berkisar 60 sampai 70 persen," kata Luhut saat menjadi pembicara di acara Seminar PPRA LXII Lemhanas RI yang ditayangkan melalui YouTube milik Lemhanas RI, Rabu (25/8/2021).
"Kecuali nanti kita temukan vaksin 100 persen efektif atau obat, baru kita bisa mencapai herd immunity," imbuhnya.
Saat ini, kata Luhut, yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus baru varian Covid-19 yakni dengan pengendalian. Salah satunya yaitu, meningkatkan kembali 3M dan 5T. Luhut juga mengaku sudah berdiskusi dengan para ahli terkait pengendalian Covid-19 ini.
"Jadi apa yang kita lihat sekarang, strategi kita, ya kita harus mengendalikan delta varian ini, di mana kita bermanuver di sana. Ini sebenarnya sudah kita diskusikan dengan para ahli-ahli UI, UGM, Universitas Airlangga, kami pilih untuk memberikan gambaran yang bagus," bebernya.
Menurut Luhut, pandemi Covid-19 merupakan ujian bagi suatu negara. Ia merincikan ada tiga hal yang diuji saat awal-awal pandemi Covid-19. Ketiganya yakni, kapasitas sistem kesehatan; modal sosial masyarakat; serta kualitas tata laksana pemerintahan.
"Sistem kesehatan kita yang awal-awal kita betul-betul baru sadar, bahwa kita itu sangat rentan di sini, karena hampir 90 persen obat-obatan kita semua kita impor," ungkap Luhut.
"Akhirnya pemerintah sekarang melakukan reform yang sangat masif dan kita berharap dalam satu dua tahun kedepan akan terjadi perubahan dalam sistem kesehatan kita. Kedua yang penting lagi adalah modal sosial masyarakat dan kualitas tata laksana pemerintahan," pungkasnya.
(IND)