Jalan Tol Puncak Bakal Dibangun, Biayanya Rp24,37 Triliun
Pemerintah berencana membangun jalan tol yang membelah jalur puncak yang tembus ke Cianjur Jawa Barat.
IDXChannel - Pemerintah berencana membangun jalan tol yang membelah jalur puncak yang tembus ke Cianjur Jawa Barat. Hal itu dilakukan guna mengatasi kemacetan yang selama ini tejadi di area Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit mengungkapkan, progres proyek itu saat ini sudah masuk ke dalam penyusunan kajian proyek.
"Jalan Tol Caringin-Puncak (Cianjur) telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun atau operasi pada periode 2030-2034. Rencana tindaklanjut saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pemrakarsa oleh PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," katanya saat RDP dengan Komisi V DPR, Selasa (28/3/2023).
Danang menjelaskan, dari studi yang sudah diprakarsai oleh PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT pembangunan tersebut akan membutuhkan biaya Rp24,37 triliun.
"Itu baru studi dan kita tunggu dari mereka. Itu baru indikasi awal. Kita tunggu studi mereka dan ketemunya di angka beberapa," paparnya.
"Kemudian tarifnya berapa dan itu yang paling penting supaya tarif tidak melebihi daya bayar dari masyarakat," ujar Danang.
Sebelumnya, rencana tersebut muncul usai rombongan anggota Komisi V DPR melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut.
Juru Bicara Kementerian PUPR, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, hingga saat ini rencana tersebut masih dalam tahapannya pra FS (feasibility study) atau studi kelayakan.
"Rencana trase yang sedang dikaji dalam Pra FS dari Caringin ke Megamendung atau Cisarua, lalu ke Gunung Mas hingga Cianjur," ujar Endra kepada MNC Portal, beberapa waktu lalu.
Jubir Kementerian PUPR itu menjelaskan, beberapa aspek menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan pra FS yang dilakukan saat ini. Bukan hanya mengukur berkurangnya kemacetan saja, namun sosial hingga lingkungan juga menjadi pertimbangan.
"Pertimbangan sosial, ekonomi atau finansial dan lingkungan harus menjadi dasar pengambilan keputusan untuk pelaksanaannya," kata Endra.
Hal tersebutlah yang membuat proses pra FS memakan waktu yang cukup lama. Bahkan hingga akhir tahun pun belum tentu proses tersebut selesai dan lajut pada tahapan selanjutnya.
"Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa kita lanjutkan dengan FS dan AMDAL-nya," tandasnya.
(FAY)