Jelang COPS27, Sri Mulyani Soroti Transisi Energi hingga Pajak Karbon
Jelang pertemuan COPS27 di Mesir, Sri Mulyani menyoroti upaya mencegah perubahan iklim, transisi energi, hingga pajak karbon.
IDXChannel - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti perubahan iklim jelang pertemuan COPS27 di Mesir. Menurut dia, perlu upaya bersama untuk mencegah suhu semakin hangat agar tidak terjadi bencana yang berdampak pada ekonomi.
Sri menjelaskan perubahan iklim timbul akibat kegiatan ekonomi yang terlalu banyak memproduksi karbonmonoksida (Co2). "Orang memproduksi CO2 melalui kegiatan ekonomi, mereka enggak sadar bahwa dunia ini semuanya akan kelebihan atau kebanyakan produksi CO2 dan akhirnya terjadi global warming," ujar Sri dalam Seminar Bincang APBN 2023 secara virtual di Jakarta, Jumat(28/10/2022).
Lebih lanjut, dia menyebut bakal ada pertemuan UNFCCC atau COPS ke-27 di Mesir pada dua minggu mendatang. Menurutnya, jika status quo yang diterapkan sejak 2010 hingga saat ini masih berlanjut, suhu dunia akan lebih hangat 2,6 derajat centigrade atau suatu level kenaikan suhu yang melewati batas toleransi.
"Waktu itu di 2015, dunia berikrar bahwa kita harus avoiding agar bumi tidak melampaui 1,5 derajat centigrade lebih hangat. Anda barangkali bingung, 'rasanya 1,5 sampai 2,6 kan doesn't matter bu,”
“Saya kalau pakai AC kadang 25, 21, 19 derajat, so what gitu? Anda tidak tahu bahwa kalau dunia menghangat 1,5 derajat centigrade atau more, maka tidak hanya kutub utara selatan mencair, permukaan air naik, tapi juga pola musiman berubah sama sekali," jelas Sri.
Hal itu pun bakal menyebabkan banyak sekali sekarang bencana alam karena tidak ada lagi pola yang dianggap normal. Musim kering bisa panjang dan juga terjadi kebakaran hutan. Musim hujan menjadi sangat ekstrem, terjadi tanah longsor dan banjir yang bisa mengancam manusia.
"Itu juga mengancam ekonomi. Kalau perekonomian dan kegiatan manusia semuanya memproduksi karbon terlalu banyak, dan nobody cares, itu yang disebut sebagai market failure.”
“Nyata-nyata bisa membahayakan dunia, namun enggak ada yang bisa mengoreksi. Di situlah letak APBN sebagai alokatif, mengoreksi supaya tingkah laku manusia memasukkan risiko ancaman global tersebut, ya caranya dengan memakai carbon tax, subsidi," tandas Sri.
Ketika Indonesia menyatakan akan berpartisipasi menurunkan karbon hingga 31% dan 43% kalau dibantu secara internasional, itu hanya bisa terjadi kalau kebijakan fiskal mendukung. Salah satunya adalah dengan transisi energi atau Energy Transition Mechanism (ETM).
"Itu baru bagian fungsi alokasi dari APBN," ujar Sri.
(FRI)