Jerat Paylater Rp300 Ribu Kandaskan Mimpi Anak Muda Miliki Rumah

OJK mengungkapkan ada anak muda yang susah mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR) karena terjerat paylater meski hanya senilai Rp300 ribu.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan ada anak muda yang susah mendapatkan kredit pemilikan rumah (KPR) karena terjerat paylater meski hanya senilai Rp300 ribu.

Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi pada pekan lalu Jumat (18/8/2023).

Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat berhati-hati menggunakan metode pembayaran tersebut.

"Beberapa bank mengeluhkan anak-anak muda banyak yang harusnya mengajukan KPR rumah pertama, tapi nggak bisa karena ada utang di paylater itu kadang Rp300 ribu, Rp400 ribu dan memperburuk credit score," kata Friderica, Jumat (18/8).

Memang, kinerja layanan buy now pay later (BNPL) saat ini tengah menjamur di berbagai platform digital.

Mudahnya akses dan himpitan kebutuhan serta gaya hidup menjadi faktor utama masifnya penggunaan jasa paylater ini.

Meski demikian, di tengah masifnya penggunaan fasilitas paylater, ada risiko kredit macet yang membayangi setiap pengguna maupun penyedia jasa paylater.

Warga RI Hobi Paylater

Berdasarkan catatan OJK, jumlah kontrak pengguna Buy Now Pay Later mengalami pertumbuhan 33,25 persen secara tahunan (YoY).

Setidaknya terdapat 72,88 juta kontrak per Mei 2023. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, pengguna paylater tercatat sebanyak 54,70 juta kontrak.

Survei yang dilakukan Kredivo Pada Maret 2023 menemukan, tren penggunaan Paylater di Indonesia dari 6.403 responden yang disurvei, mayoritas atau 39,9 persen di antaranya menggunakan layanan tersebut lebih dari 1 kali dalam sebulan.

Angka ini meningkat cukup tinggi dibanding survei tahun sebelumnya dengan responden yang menggunakan Paylater lebih dari 1 kali dalam sebulan hanya 27 persen.

Berdasarkan survei kolaborasi Kredivo bersama Katadata Insight Center (KIC), dari 1.491 pengguna paylater di Indonesia, mayoritas atau 66,4 persen di antaranya menggunakan paylater untuk belanja produk fashion secara daring. (Lihat grafik di bawah ini.)

Hal yang juga mengkhawatirkan adalah rasio pinjaman bermasalah atau non performing loan (NPL) layanan paylater. Data per April 2023, tercatat NPL paylater mencapai 9,7 persen atau di atas batas aman 5 persen.

Adapun berdasarkan rentang usia, masyarakat dengan usia 20-30 tahun menyumbang 47,78 persen terhadap rasio NPL paylater.

Pola penggunaan paylater di tengah warga RI ini mengingatkan pada penggunaan kartu kredit yang massif di negara maju, salah satunya adalah Amerika Serikat (AS).

Belum lama, dilaporkan nilai utang kartu kredit AS warga Amerika mencapai USD1 triliun untuk pertama kalinya menjelang akhir Juli, mencapai titik all time high sepanjang masa.

Saldo kartu kredit di AS secara total meningkat sebesar USD45 miliar pada kuartal kedua tahun ini atau mengalami kenaikan 4,6 persen dari kuartal pertama. Data ini diungkapkan oleh Federal Reserve Bank of New York pada Selasa, 8 Agustus 2023.

Sebanyak sekitar 69 persen orang Amerika memiliki rekening kartu kredit pada kuartal kedua tahun 2023. Angka ini naik dari 65 persen dibandingkan Desember 2019.

Sementara di RI, nampaknya penggunaan paylater lebih populer dibanding kartu kredit karena praktis dan kemudahan akses yang diberikan.

Data Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) mencatat jumlah kartu kredit yang beredar di RI hingga Juli 2023 tercatat mencapai 17.416.384. Angka ini tidak banyak berubah dibanding tahun sebelumnya yang jumlahnya sebesar 17.198.882.

Risiko yang mengintai dari paylater ini sebenarnya tidak hanya sulitnya generasi muda untuk memperoleh KPR. Namun juga sejumlah dampak buruk lainnya seperti pengaturan keuangan terganggu, ada biaya yang tidak disadari, perilaku konsumtif berlebih, hingga peretasan identitas.

Bak pisau bermata dua, adanya paylater juga menjadi penopang perilaku konsumtif masyarakat. Sementara konsumsi yang terjaga menandakan masih terjaganya aktivitas ekonomi suatu negara. (ADF)