Jokowi Belum Pilih Menteri PANRB Baru, Istana Beri Penjelasan
Istana angkat suara terkait kandidat Menteri PANRB. Maklum saja, posisi tersebut masih kosong sejak Tjahjo Kumolo meninggal dunia.
IDXChannel - Istana angkat suara terkait kandidat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Maklum saja, posisi tersebut masih kosong sejak Tjahjo Kumolo meninggal dunia.
"Pertama karena kesibukan beliau (Jokowi) sebagai seorang presiden. Kemarin juga baru pergi ke Beijing Tokyo, Seoul mempersiapkan materi dan lain-lain. Berikutnya sebelumnya ke Eropa. Baru kembali kemarin,sudah mempersiapkan 17 Agustus, pidato kenegaraan," ujar Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada wartawan di Istana, Rabu (17/8/2022).
Heru pun berharap Presiden Jokowi dapat menyempatkan waktu untuk bisa memilih dengan baik sosok pengganti Tjahjo Kumolo.
"Mudah-mudahan beliau sempat lah untuk bisa memilih menteri yang memang akan dipilih pak presiden," kata Heru.
Terkait siapa saja nama yang menjadi calon Menteri PANRB baru, Heru belum mengetahui. Dan menyerahkan segala keputusan kepada Presiden Jokowi.
"Saya ga ngikutin. Tapi yang jelas sudah ada di beliau (Jokowi). Dan ini ranah ok Mensesneg dan pak Seskab, doain ada waktu untuk beliau bisa (memilih)," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah mengantongi pengganti nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Jokowi berkelakar bahwa nama-nama yang dikantonginya sudah penuh.
"Oh (di) kantongan udah penuh," ujar Jokowi kepada wartawan, Jumat (12/8/2022).
Terkait siapa sosok menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo, Jokowi masih enggan mengungkapkan.
"Belum," kata Jokowi.
Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) merupakan jatah untuk PDI Perjuangan. Posisi Menteri PANRB kosong usai ditinggal Tjahjo Kumolo yang meninggal karena sakit.
Pramono mengatakan bahwa terkait pengganti Tjahjo nantinya akan ada pembahasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jadi untuk pengganti Pak Tjahjo tentunya ini keputusan bersama karena Bapak Presiden yang mempunyai hak prerogatif mendapatkan masukan dari PDI-Perjuangan dari Bu Mega. Karena memang yang digantikan itu kebetulan juga kader PDI-Perjuangan dan itu memang alokasi untuk PDI-Perjuangan," kata Pramono, Senin (8/8/2022)
(FRI)