Jokowi Diminta Coret Proyek Strategis Nasional yang Tak Dilirik Investor
Pemerintah diminta bisa mengevaluasi proyek-proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
IDXChannel - Pemerintah seharusnya bisa mengevaluasi proyek-proyek yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Beberapa proyek yang belum jalan hingga saat ini sebetulnya bisa dievaluasi dan dicabut status PSN-nya.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Ima Mayasari menilai, saat ini, pemerintah harus menyelesaikan 47 PSN baru. Kendati demikian, hal itu kerap terkendala dari sisi masalah pengadaan lahan ataupun pendanaan.
Mengingat tidak seluruh proyek PSN didanai oleh kas negara, tapi juga mendatangkan investor untuk membantu menyelesaikan proyek tersebut.
"Belum semua PSN diselesaikan pemerintah hingga saat ini, masih ada beberapa proyek yang memang masih PR untuk pemerintah menyelesaikan hingga 2024," ujar Ima dalam Market Review IDXChannel, Senin (24/7/2023).
Menurut Ima, pemerintah bisa dapat lebih fokus untuk menyelesaikan proyek-proyek yang sudah berjalan, sehingga bisa memiliki target rampung yang lebih cepat sebelum pergantian kepemimpinan.
"Pemerintah bisa mengoptimalkan penyelesaian PSN, lalu kemudian melakukan mitigasi risiko, sampai kemudian bisa menentukan status, apakah kemudian bisa dilanjutkan atau bisa dilepaskan status PSN apabila masih terdapat kendala untuk realisasinya," kata Ima.
Sebab sambungnya, pemerintah bisa cukup mudah untuk mengidentifikasi mana saja proyek-proyek yang kurang diminati oleh investor dan mana yang tidak. Mengingat masalah pendanaan menjadi faktor kunci untuk menyelesaikan proyek tersebut.
"Tahun 2023 dan 2024 ini menjadi tahun kritikal bagi pemerintah untuk mengevaluasi mana saja proyek PSN yang memang bisa dilanjutkan tahun berikutnya 2024 atau tidak," ujar Ima.
Menurutnya, transisi kepemimpinan ini kerap kali menjadi hambatan dalam menyelesaikan sebuah proyek. Karena terkadang setiap pemerintahan baru tentu punya visi dan misi baru yang akan di bawa.
"Nah dengan kita melihat dengan berbagai permasalahan atau hambatan, yang juga ini ada risiko terkait dengan kondisi politik kita jelang 2024, tentu penyelesaian dan hambatan ini harus dikaji oleh pemerintah," pungkas Ima.
(FAY)