Jokowi Stop Ekspor Nikel Cs, Bank Himbara Siap Dukung Hilirisasi Industri

Himbara menyatakan siap mendukung permodalan untuk mendukung hilirisasi industri, hal ini sejalah langkah pemerintah yang menghentikan ekspor mineral.

IDXChannel - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan siap mendukung permodalan untuk mendukung hilirisasi industri, hal ini sejalah langkah pemerintah yang menghentikan ekspor mineral salah satunya nikel.

Ketua Himbara, Sunarso mengatakan Presiden Jokowi memberikan arahan agar semua pihak mendukung hilirisasi industri. Untuk itu, sektor perbankan mendukung kebijakan pemerintah mengenai hilirisasi, terutama hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam.

“Bahwa hilirisasi bagian daripada point of no return. Tadi ditegaskan kembali oleh Bapak Presiden bahwa hilirisasi ini tidak bisa berhenti, tidak bisa kembali. Maka industri perbankan komit untuk mendukung proses hilirisasi agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” ujar Sunarso, seusai pertemuan pelaku industri perbankan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Presiden Jokowi, dikutip Rabu (18/1/2023).

Himbara sendiri terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau Bank BNI, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Dalam pertemuan di Istana Negara Senin pagi ini, lanjut Sunarso, sektor perbankan dan OJK berdialog bersama dengan Presiden Jokowi, serta memberikan masukan sekaligus laporan hal-hal yang sudah dilakukan oleh industri pada 2022.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menambahkan tujuan dari pertemuan dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan persiapan pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan dilaksanakan pada awal Februari 2023. Namun, sekaligus juga menyampaikan perkembangan terakhir sektor di jasa keuangan maupun juga kinerja industri jasa keuangan.

"Kami menyampaikan bagaimana rencana prospek dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi, di mitigasi, dan ditangani dengan sebaik-baiknya sehingga sekalipun kondisi perekonomian global penuh tantangan dan tidak mudah, sekalipun tentu kita harus memitigasi dampak dari kondisi tadi itu dan juga tentu kita menyambut masa persiapan masuk ke dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden," ucap dia.

Terkait hilirisasi industri, Jokowi sebelumnya menekankan bahwa pemerintah akan terus melakukan hilirisasi industri yang diyakini akan menjadi lompatan besar peradaban negara.

Sejak tiga tahun lalu, Kepala Negara sudah melarang ekspor bijih nikel ke luar negeri. Kegiatan larangan ekspor tersebut dibarengi dengan pengembangan hilirisasi di dalam negeri.

Pelarangan ekspor itu, Presiden Jokowi menilai Indonesia mendapatkan lompatan nilai tambah yang signifikan, dari yang sebelumnya hanya berkisar Rp17 triliun menjadi sekitar Rp360 triliun. 

Atas kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel tersebut, Indonesia kini serius melakukan banding atas kekalahan gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Uni Eropa beberapa waktu lalu, Jokowi juga mendorong adanya kesetaraan dalam kemitraan antar negara, sehingga tidak ada satu negara yang merasa lebih unggul daripada negara lain.  (RRD)