Jokowi Tambah Anggaran Pupuk Subsidi Rp14 Triliun, Mentan: Semua Petani Dapat Jatah
Mentan, Amran Sulaiman menyebut usulan penambahan anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp14 triliun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan, usulan penambahan anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp14 triliun telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu sekaligus menjadi jawaban atas persoalan penyaluran pupuk bersubsidi.
Menurut Amran, dengan penambahan alokasi pupuk bersubsidi mampu menggairahkan produktivitas para petani. Akhirnya produksi pangan pun bakal meningkat.
"Kami terima kasih tak terhingga kepada Bapak Presiden karena beliau sangat mencintai petani. Alhamdulillah hari ini anggaran ditambah Rp14 triliun. Kita doakan semoga beliau sehat selalu," ujar Amran dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (4/1/2024).
Amran menjelaskan, besaran anggaran pupuk selama ini hanya menjangkau petani secara terbatas dan tidak bisa memenuhi semua kebutuhan, mengingat anggaran yang tersedia sekitar Rp25 triliun. Sehingga dengan adanya tambahan Rp14 triliun, maka alokasi pupuk bersubsidi menjadi Rp39 triliun.
Dengan anggaran tersebut, pemerintah hanya bisa mengalokasikan 7,8 juta ton pupuk bersubsidi, atau sepertiga dari usulan seluruh kebutuhan pupuk di Kabupaten atau Kota di Indonesia.
Namun menurut Amran, semua persoalan tersebut bisa diatasi dalam waktu dekat karena Jokowi setuju menambah anggaran pupuk sebesar Rp14 triliun. Dengan penambahan ini, maka pemerataan pupuk dapat dilakukan hingga para petani di hutan sampai pelosok desa.
"Saudara kita yang di hutan desa itu juga mendapatkan jatah pupuk yang sama setelah sebelumnya tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi, bibit, dan benih. Kami bahkan sudah mencabut permentan yang diterbitkan tahun 2020 karena dinilai menghambat pengambilan pupuk oleh petani-petani kita," imbuh Amran.
Sebelumnya, Jokowi mengabulkan permohonan para petani dalam penambahan anggaran pupuk subsidi sebesar Rp14 triliun. Kepastian ini disampaikan Jokowi saat bertemu dengan para petani dan penyuluh se-Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas.
"Menteri Pertanian sudah mengajukan, dan dari Kementerian Keuangan saya harapkan agar segera direalisasikan. Kita akan berusaha untuk yang Rp14 triliun ini segera diproses," ujar Jokowi.
"Tadi saya tanya langsung ke Pak Direktur PIHC ada 1,7 juta ton stok pupuk, dan 1,2 juta ton yang bersubsidi. Dengan begitu, kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi," sambungnya.
Dengan penambahan ini, Jokowi mengatakan, produksi beras dapat dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Dia pun mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi keluhan petani mengenai pupuk subsidi.
"Saya tidak ingin dengar itu tadi Menteri pertanian juga sudah menyampaikan belinya pupuk tidak usah memakai kartu tani boleh memakai KTP juga bisa, setuju. Target kita di Jawa Tengah ini produksi beras bisa kembali ke ranking dua lagi," tutupnya.
(FAY)