Jokowi: Tanpa Penyederhanaan Izin, akan Sulit Kita Bersaing dengan Negara Lain
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar hal-hal yang berkaitan dengan regulasi dan perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) dipermudah.
IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar hal-hal yang berkaitan dengan regulasi dan perizinan di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM) dipermudah.
"Berkaitan dengan regulasi, semua yang memakan waktu lama dan berputar-berputar dari meja 1 ke 2 ke 3 ke 4 ke 5 harus mulai disederhanakan, disimpelkan," ujarnya dalam acara Malam Puncak Hari Ulang Tahun ke-79 Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (10/9/2024).
Dia menyampaikan hal itu dilakukan agar investasi datang ke Indonesia serta semakin terbukanya kesempatan kerja. Sebab, ujung dari semua itu adalah eksplorasi yang nantinya akan bisa diikuti oleh banyak perusahaan, sehingga lifting minyak dan gas bisa ikut naik.
"Tanpa penyederhanan izin, tanpa dibuat simpel regulasi, akan sangat sulit kita bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain," kata dia.
Jokowi menegaskan, di masa mendatang, hanya negara cepat yang akan mengalahkan negara yang lambat.
"Bukan negara besar kalahkan kecil. Bukan yang kaya kalahkan negara miskin, tapi negara yang cepat akan kalahkan negara yang lambat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan akan mencabut izin usaha pengelolaan sumur minyak yang tidak digarap, termasuk yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero).
Dalam paparannya, Bahlil menyebutkan, Indonesia memiliki sekitar 44.985. Namun, yang produktif hanya sekitar 16.433 sementara sisanya 16.990 sudah tidak berproduktif atau idle.
Kemudian berdasarkan penelusurannya, dari 16.990 tersebut, ada sekitar 4.495 sumur idle yang mempunyai HC potensi atau masih produktif dan mungkin bisa dioptimalisasikan produksinya.
Dikatakan Bahlil, dari lifting minyak Indonesia sebesar 600 ribu barel oil per day (BOPD) hanya dikuasai oleh dua kontraktor yaitu Pertamina sebesar 65 persen dan Exxon Mobil Cepu 25 persen. Kemudian 10 persen sisanya yang kecil-kecil.
Kemudian, lanjut Bahlil, ketika dirincikan lagi 5.000 sumur idle ini ternyata lebih banyak konsumsinya dipegang Holding BUMN Migas tersebut.
"Kenapa tidak dijalankan? A-O-A -O, kalau gini saya bikin pencabutan IUP tahap kedua. Kalau kemarin kita cabut 2018 IUP nah ini keliatannya berpotensi untuk kita lakukan penataan untuk sumur-sumur yang tidak dikerjakan baik oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) Migas termasuk BUMN," katanya dalam aca BNI Investor Daily Summit 2024 di Senayan Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Selain itu, Bahlil juga membuka peluang untuk menawarkan perusahaan lain yang mampu mengelola sumur tersebut untuk meningkatkan lifting minyak nasional.
"Jangan digenggam dong jangan, kita negara butuh gimana? Kita prioritas ke BUMN tapi jangan kita hanya kacamata kuda karena BUMN izinnya, izinnya pun dibawa tidur. Negara tidak butuh tidur izin, negara butuh produksi," ujar Bahlil.
(Dhera Arizona)