Jokowi Tegaskan Pentingnya Program Bansos, Harus Dilanjutkan 

pemerintah menjalankan program bansos guna membantu keluarga miskin yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga sejumlah bahan pokok.

IDXChannel - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan bahwa keberadaan program penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga yang membutuhkan harus diteruskan.

"Mengenai bantuan sosial perlu Saya ingatkan, harus diteruskan dan dipantau agar tepat sasaran," ujar Jokowi, saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).

Karenanya, Jokowi meminta kepada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait agar dapat memastikan distribusi bansos, termasuk bantuan pangan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai, dapat benar-benar tepat sasaran.

Sedangkan, terkait wacana penghentian pembagian bansos selama penyelenggaraan Pemilihan Umum(Pemilu) 2024, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah menjalankan program bansos guna membantu keluarga miskin yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kenaikan harga sejumlah bahan pokok.

"Tujuan utama bansos adalah sebagai bantalan atau perlindungan sosial agar masyarakat atau keluarga miskin mampu bertahan menghadapi tekanan kenaikan harga pangan sebagai dampak El Nino maupun gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga pangan global," ujar Ari.

Menurut Ari, penyaluran bansos juga merupakan program afirmasi dari pemerintah untuk rakyat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.

"Jadi, tidak ada hubungannya dengan proses pemilu," tutur Ari.

Ari juga menyatakan bahwa sasaran program bansos memiliki basis data yang sudah jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, mulai dari nama hingga alamat penerimanya.

Tak hanya itu, proses penyaluran bansos juga melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah desa, sehingga dapat dipastikan keobyektifannya.

"Pelaksanaan di lapangan juga terbuka untuk diawasi oleh berbagai pihak. Bahkan, pemerintah mendorong konvergensi program agar berbagai pihak, termasuk kalangan non-pemerintah, terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan," ungkap Ari. (TSA)