Jokowi Ungkap Kemandirian Industri Farmasi Masih Jadi Kelemahan RI

Presiden Joko Widod mencatat, kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius bagi RI.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat, kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius bagi Indonesia. Perkara tersebut pun segera di selesaikan pemerintah. 

Meski demikian, pandemi Covid-19 telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah-putih, dan juga oksigen untuk kesehatan.

"Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan. Tetapi, pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah-putih, dan juga oksigen untuk kesehatan," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan DPR/MPR, Senin (16/8/2021). 

Kepala Negara menegaskan, ketersediaan dan keterjangkauan harga obat akan terus dilakuakn. Karena itu, tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan tersebut. 

Selain itu, pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional. Namun, pada saat yang sama, Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa.

"Sebab, perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidak adilan akses terhadap vaksin masih terjadi. Melalui diplomasi vaksin ini, kita telah menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia berperan aktif untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” katanya. 

Dsei pidatonya dalam rangka penyampaian laporan jinerja kembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke 76 kemerdekaan RI, Jokowi menyebut, kapasitas kelembagaan negara dalam merespons pandemi juga semakin terkonsolidasi dan bekerja semakin responsif.

Itu karena, pandemi harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi, dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah juga memahami bahwa praktik demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi.

"Kerja sama antarlembaga, serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif, menjadi kunci dalam menangani pandemi," ungkap dia. (TIA)