Juni-Juli Nanti Wisman Sudah Boleh Masuk RI, Tapi Ada Syaratnya
Program vaksinasi yang sedang berjalan membuat pemerintah berencana membuka kembali keran pariwisata di Indonesia, khususnya Pulau Bali.
IDXChannel - Program vaksinasi yang sedang berjalan membuat pemerintah berencana membuka kembali keran pariwisata di Indonesia, khususnya Pulau Bali. Rencana pemulihan ini sejalan dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dan kembali diungkap oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari lalu.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menggelar rapat koordinasi (rakor) tingkat menteri terkait perluasan travel corridor arrangement untuk sektor pariwisata. Di mana kemungkinan kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dapat dibuka kembali.
"Ini adalah bentuk komitmen kami dari Kemenparekraf untuk menindaklanjuti guidance yang disampaikan oleh Presiden kemarin, yaitu bagaimana Bali bisa menyiapkan pembukaan bagi wisatawan mancanegara pada pertengahan Juni atau Juli tahun ini dengan berbagai persyaratan," ujar Sandiaga usai rakor di Poltekpar Bali, Nusa Dua, dikutip dari siaran pers yang diterima MNC Portal, Rabu (17/3/2021).
Hadir dalam rakor tersebut Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi; Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo; Gubernur Bali, I Wayan Koster; Wakil Gubernur Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati; Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Jhoni Ginting; seluruh pejabat Eselon I di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf; serta 6perwakilan dari sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Satgas COVID-19 dan pihak terkait lainnya.
Menparekraf mengatakan, persyaratan tersebut adalah angka COVID-19 yang terkendali dan terus ditekan, peningkatan kepatuhan protokol kesehatan, peningkatan dan penguatan dari testing, tracing and treatment serta vaksinasi di Bali yang ditargetkan mencapai angka 2 juta atau lebih di bulan Juli.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Bali telah menentukan pilot project di tiga kawasan yang ditetapkan sebagai zona hijau, yakni Ubud di Kabupaten Gianyar, Sanur di Kota Denpasar, dan ITDC Nusa Dua di Kabupaten Badung. Penetapan zona tersebut dimaksudkan untuk membentuk zona berpola hidup sehat dan menerapkan standar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 secara ketat dengan kebijakan vaksinasi menyeluruh terhadap orang yang tinggal dan beraktivitas di wilayah tersebut.
"Kami membahas dengan Bu Menlu dan perwakilan kementerian/lembaga, semua sudah memberikan masukan dan kita sudah mencapai kesepakatan bahwa kita memulai proses finalisasi persiapan kita dalam konsep travel corridor arrangement. Ini akan kita monitor dan evaluasi setiap dua minggu dan akan kami lakukan langkah koordinasi untuk dilaporkan kepada Presiden untuk segera dirataskan (rapat terbatas) dan diambil keputusannya," kata Sandiaga
Evaluasi tersebut mulai dari angka vaksinasi yang terus ditingkatkan, monitoring kepatuhan protokol kesehatan, serta kesiapan dari kementerian/lembaga dalam mendukung rencana ini. Seperti persiapan e-Visa dari pihak imigrasi, kesiapan bandara yang disiapkan Kementerian BUMN, juga peningkatan laboratorium PCR dan lain sebagainya.
"Setelah kita lakukan monitoring dan evaluasi, kalau proof of concept-nya itu bisa kita dapatkan, kita bisa perluas nanti baik wilayah originasi daripada wisatawan maupun destinasi wisatanya juga. Jadi nanti mungkin bisa diperluas (tidak hanya di 3 kawasan zona hijau) juga ke destinasi lainnya seperti Kuta atau Seminyak atau Canggu atau Nusa Penida. Ini nanti akan kita evaluasi secara ketat," kata Sandiaga.
Terkait target negara dalam penerapan travel corridor arrangement, Menparekraf mengatakan penentuannya akan dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri. Di antaranya negara yang tingkat vakinasinya tinggi, negara dengan penerapan protokol kesehatan ketat yang diikuti testing, tracing and treatment yang tinggi, juga negara dengan asas resiprokal dan faktor-faktor lainnya.
"Tadi yang sudah disebut ada beberapa negara seperti Belanda, Tiongkok, Uni Emirat Arab atau negara Timur Tengah lainnya dan Singapura. Tapi finalisasinya tergantung dari travel corridor arrangement dari masing-masing negara," tutup Sandiaga. (TYO)