ECONOMICS

Kabar Baik untuk Petani, Alokasi Pupuk Subsidi 2025 Naik Jadi 9 Juta Ton

Atikah Umiyani 16/08/2024 20:07 WIB

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN 2025 yang masuk dalam pos subsidi non energi. 

Pemerintah menaikkan anggaran subsidi pupuk dalam RAPBN 2025 yang masuk dalam pos subsidi non energi. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah menaikkan anggaran subsidi pupuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang masuk dalam pos subsidi non energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, subsidi nonenergi menjadi salah satu pos anggaran yang naik signifikan pada tahun depan menjadi Rp131,3 triliun, naik tajam dari pagu dalam APBN 2024 sebesar Rp9,4 triliun. Dia berharap kenaikan jatah pupuk subsidi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

"Kenaikan cukup tinggi pada subsidi non energi, itu terutama untuk ketahanan pangan karena kita mengalokasikan hingga 9 juta ton pupuk subsidi. Ini kenaikan dari biasanya 6-7 juta ton. Ini tentu perlu untuk terus dijaga dari segi ketepatan sasaran," katanya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Sebagai informasi dalam APBN 2024, alokasi pupuk subsidi dipatok 4,6 juta ton. Hal tersebut memicu kelangkaan pupuk subsidi di kalangan petani. Belakangan, Menteri Pertanian merevisi alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton lewat Peraturan Menteri (Permen).

Selain pupuk, Sri Mulyani menambahkan, alokasi subsidi nonenergi juga diperuntukkan bagi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dia menyebut, subsidi kredit ini untuk mendukung program satu juta rumah.

"Ini untuk mengakselerasi satu juta rumah untuk MBR dan tahun depan mungkin akan ada target baru yang akan ditetapkan oleh pemerintahan Presiden terpilih," katanya.

Kemudian program lain yang masuk dalam subsidi non energi, yakni Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan insentif Pajak yang Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor tertentu.

"Kita juga masih menggunakan insentif Pajak yang Ditanggung Pemerintah untuk sektor-sektor pilihan. Kalau kemarin perumahan, otomotif itu nanti presiden terpilih bisa menetapkan sektor mana yg menjadi perhatian," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

SHARE