KAI Luncurkan 3 Rute Baru, Menteri ATR/BPN: Bisa Majukan Pariwisata Jabar
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto, menyebut peluncuran 3 KA baru yaitu KA Papandayan, KA Pangandaran, dan KA Malabar bisa memajukan pariwisata Jabar.
IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, menghadiri langsung peresmian peluncuran 3 rute KAI yang baru, yaitu KA Papandayan Ekspres relasi Garut-Gambir (PP), KA Pangandaran relasi Banjar-Gambir (PP), dan KA Malabar relasi Bandung-Malang (PP) pada Rabu (24/1/2024).
Peluncuran itu juga dihadiri Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin; Direktur Utama PT Kereta Api, Didiek Hartantyo; serta pejabat dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Hadi mengatakan, kehadirannya ini merupakan bentuk dukungan terhadap kemajuan pariwisata dan transportasi khususnya di wilayah Jabar ini.
"Kehadiran saya di sini dalam rangka mendukung pariwisata dan transportasi ini memang tepat. Kalau enggak ada tanah dan tata ruang mau ngawang di mana? Pesawat juga ada mendaratnya," ucap Hadi di Stasiun Garut.
Hadi mengaku, dirinya merasa nyaman saat menaiki KA Papandayan dari Stasiun Bandung menuju Stasiun Garut ini. Ditambah lagi, sepanjang perjalanan disuguhkan pemandangan alam nan indah khas Jabar.
"Pengalaman saya tadi menaiki ini merasakan nyaman, tidak mumet, refreshing. Sepanjang jalan bisa melihat pemandangan sawah, gunung, pemukiman. Ada fasilitas AC, kursi nyaman sangat dimanjakan," ungkapnya.
Hadi menyebut pihaknya akan terus mendukung tata ruang dan tanah terkait transportasi, pariwisata untuk meningkatkan ekonomi di Jabar.
"Tata ruang selesai, maka investor akan datang ke Garut dan Banjar. Proses tata ruang ini sudah bisa diakses secara online, maka wilayah harap menyelesaikan tata ruang ini. Apabila sudah selesai ini semua maka investasi naik," katanya.
Hadi juga mengungkapkan, pihaknya juga terus bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pengamanan aset KAI di beberapa wilayah.
"Wilayah-wilayah mana yang masih bermasalah dan harus kita selesaikan dengan memberikan sertifikat. Karena masih banyak wilayah-wilayah KAI yang mungkin masih belum di sertifikat kan," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sebab, saat ini sudah banyak investor yang ingin datang ke Indonesia untuk mendapatkan izin lokasi KKPR.
"Kalau tanpa adanya RDTR itu kita akan menyelesaikan selama 1 bulan. Tapi dengan adanya RDTR, kemudian terhubung dengan USS yang ada di Pak Bahlil (Menteri Investasi) itu 1 hari selesai," terangnya.
Hadi menyebut, hal itu juga berlaku bagi tempat wisata di daerah.
"Mana yang harus diselesaikan RDTR-nya, katakanlah wilayah pantai dan sebagainya, kita akan atur tata ruangnya. Sehingga fungsi wilayah itu tidak boleh untuk yang lain, kecuali untuk pariwisata," pungkasnya.
(FRI)