Kalah dari Malaysia, Kementerian PPN Dorong Penguatan Industri Dirgantara RI
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengusulkan penerbitan Inpres untuk penguatan konsolidasi ekosistem kedirgantaraan Indonesia.
IDXChannel - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) mengusulkan penerbitan Inpres untuk penguatan konsolidasi ekosistem kedirgantaraan Indonesia.
Menteri PPN yang juga menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkapkan, penerbitan Inpres diharapkan dapat mengonsolidasikan dukungan lintas kementerian atau lembaga, untuk pencapaian keberhasilan inisiatif utama dalam pengembangan ekosistem kedirgantaraan, serta mengejar ketertinggalan dengan negara lain.
"Disamping hal tersebut, konsolidasi ekosistem industri kedirgantaraan memiliki sejumlah urgensi," kata Suharso dikutip dari Instagram resminya @suharsomonoarf, Kamis (1/6/2023).
Urgensi tersebut di antaranya, pertama, Indonesia dan Asia Pasifik merupakan pasar terbesar untuk produk dan jasa dirgantara.
"Nilai produksi industri dirgantara di Asia Pasifik diperkirakan mencapai USD 578,7 miliar," jelasnya.
Kedua, Indonesia hanya menempati urutan ke-6 dalam ekspor pesawat di ASEAN. Peringkat ekspor pesawat Indonesia pada tahun 2020 berada dibawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.
Ketiga, peringkat daya tarik manufaktur dirgantara Indonesia, hanya mampu berada pada tingkatan 40 besar. Sementara itu, Singapura berhasil berada dalam peringkat 10 besar dan Malaysia berhasil masuk ke peringkat 30 besar.
Keempat, terdapat perbedaan ekosistem industri dirgantara antara Indonesia dan Malaysia. Jumlah regulator industri dirgantara serta operator atau maskapai di Indonesia lebih banyak dibandingkan Malaysia.
"Namun, dari sisi pelaku industri dirgantara serta ketersediaan jasa riset, teknologi, pendidikan dan pelatihan dirgantara di Malaysia jauh lebih terdepan,"ujar Suharso.
Kelima, ekosistem Malaysia dan Thailand telah jauh melampaui Indonesia. Berdasarkan Airbus Oualified Special Process List/OSPL tahun 2022, jumlah qualified special process yang dimiliki Indonesia hanya 63. Sementara Malaysia dan Thailand masing-masing mampu mencapai 141 dan 103. (WHY)