Keanggotaan Indonesia di BRICS Bermanfaat, Bisa Siasati Tekanan Tarif Impor AS
Bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS yang beriringan dengan sejumlah dinamika geopolitik, terutama kebijakan Presiden AS Donald Trump
IDXChannel - Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS mempunyai manfaat. Salah satunya membuka peluang strategis untuk menghalau adanya berbagai dinamika seperti penerapan tarif dagang Amerika Serikat (AS).
"Keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan langkah penting dalam memperluas kerja sama ekonomi global. Dan kami yakin Pemerintah dapat memanfaatkan keanggotan Indonesia di BRICS untuk memperkuat ketahanan fiskal dan ekonomi nasional,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah, Senin (14/7/2025).
Dia menyoroti bergabungnya Indonesia sebagai anggota BRICS yang beriringan dengan sejumlah dinamika geopolitik, terutama kebijakan Presiden AS Donald Trump yang mematok tarif impor untuk Indonesia sebesar 32 persen.
Menurutnya, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotan di BRICS untuk menyiasati tekanan dari AS terlait pengenaan tarif impor AS.
“Kita tidak bisa mengandalkan pendekatan konvensional di tengah lanskap geopolitik yang berubah cepat. Diplomasi perdagangan harus lebih fleksibel, bilateral, dan transaksional, sesuai dengan karakter kebijakan luar negeri mitra dagang seperti AS,” kata dia.
“Indonesia bisa memanfaatkan keanggotan di BRICS untuk menyiasati tekanan AS terkait pajak impor 32 persen. Saya meyakini Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu melakukannya,” lanjut Charles.
Di sisi lain, kata dia, peluang ekonomi dari keanggotaan Indonesia di BRICS cukup menjanjikan, terutama sebagai alternatif kerja sama di tengah dinamika global.
Namun, potensi tersebut perlu dioptimalkan dengan strategi fiskal yang responsif dan penguatan sektor logistik serta pembiayaan ekspor.
“BRICS dapat menjadi salah satu katalisator bagi transformasi ekonomi Indonesia, asalkan disertai peta jalan yang jelas dan kesiapan sektor dalam negeri. Pemerintah mampu menjadikan peluang ini menjadi suatu strategi ekonomi yang efektif," kata dia.
Dia juga menyoroti soal tekanan perdagangan internasional yang dapat berdampak langsung terhadap penerimaan negara dan stabilitas ketenagakerjaan dalam negeri. Karena itu, dia mendorong pemerintah melakukan mitigasi.
"Jika ekspor terganggu dan industri padat karya terpukul, maka efek dominonya bisa sampai ke penerimaan pajak dan daya beli masyarakat. Itu artinya tekanan ke APBN makin besar. Tapi dengan mitigasi yang baik dari Pemerintah, hal tersebut dapat dihindari,” katanya.
Diperlukan roadmap perdagangan dan fiskal yang realistis dan antisipatif, termasuk diversifikasi pasar ekspor non-tradisional, khususnya ke negara-negara BRICS dan Afrika.
“Kita juga perlu mendorong peningkatan daya saing produk UMKM dan industri manufaktur,” kata dia.
Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS yang disahkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Rio de Janeiro, Brasil, pada Minggu 6 Juli 2025. Bergabungnya Indonesia yang langsung dihadiri Presiden Prabowo.
BRICS merupakan organisasi kerja sama ekonomi antanegara yang berdiri pada 2009. Tujuan berdirinya BRICS yakni memberi pilihan bagi negara-negara di dunia akan wadah kerja sama ekonomi di luar tujuh negara terkaya global (G7).
Beberapa inisiatif yang dilakukan BRICS di antaranya pembentukan Bank Pembangunan Baru (New Development Bank), sistem pembayaran selain menggunakan mata uang USD, dan dana cadangan kontingensi.
(Nur Ichsan Yuniarto)