Kebijakan Hilirisasi Jokowi, Pahit di Awal Manis di Akhir

Pemerintah Jokowi terus menggeber realisasi kebijakan hilirisasi sumber daya alam, sehingga memberikan nilai tambah untuk kesejahteraan rakyat. 

IDXChannel - Pemerintah Jokowi terus menggeber realisasi kebijakan hilirisasi sumber daya alam, baik bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, dan lainnya. Dengan demikian, Indonesia akan mendapatkan nilai tambah untuk kesejahteraan rakyat. 

Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan menyejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa dilakukan melalui hilirisasi.

"Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan," ujarnya saat Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, di Gedung MPR DPR, Rabu (16/8/2023).

Pemerintah, sambungnya, telah mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang.

"Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral. Tapi juga non mineral seperti sawit rumput laut kelapa dan komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM, petani, dan nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil," paparnya.

Upaya ini, kata Jokowi, sedang dilakukan dan harus terus dilanjutkan. 

"Ini memang pahit bagi pengekspor bahan mentah. Ini juga pahit bagi pendapatan negara jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi. Saya pastikan Ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujarnya. 

(FAY)