Kebijakan Larangan Ekspor CPO dan Turunannya Dianggap Salah Sasaran
Kebijakan tersebut diambil guna membenahi masalah lonjakan harga dan ketersediaan pasokan minyak goreng di Tanah Air.
IDXChannel - Pemerintah telah memberlakukan kebijakan baru berupa pelarangan seluruh aktivitas ekspor untuk semua produk sawit, baik minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), hingga produk-produk turunannya, seperti RPO, RBD Palm Olein, POME, dan used-cooking oil.
Kebijakan tersebut diambil guna membenahi masalah lonjakan harga dan ketersediaan pasokan minyak goreng di Tanah Air. Dengan melarang ekspor, diharapkan pasokannya bakal mengalir ke dalam negeri, sehingga dapat menstabilkan kembali rantai bisnis minyak goreng di pasar dalam negeri.
Sayangnya, pemerintah dinilai salah salah memetakan akar permasalahan yang ada terkait komoditas minyak goreng di pasar domestik. Masalah yang ada disebut adalah soal distribusi yang carut-marut, dan bukannya soal ketersediaan pasokan dari produsen.
"Jadi (permasalahannya) belum tentu teratasi, karena kalau kita lihat sebetulnya masalahnya bukan karena suplai, tetapi lebih karena masalah distribusi," ujar Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal, kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (28/4/2022).
Karenanya, dengan sasaran pembenahan yang salah, Faisal pun meragukan adanya kebijakan baru berupa larangan eskpor dapat mengatasi masalah yang ada di pasar. Alih-alih mengatasi masalah, kebijakan baru justru dikhawatirkan malah menimbulkan masalah baru. Misalnya keberadaan komoditas dan kebutuhan pokok lain yang juga terkena imbas dari pelaranagn ekspor tersebut.
"(Kebijakan ini) Diharapkan untuk mengatasi satu masalah, yaitu minyak goreng, kekhawatirannya ketika kebijakan itu justru lebih banyak dampak negatifnya kepada (produk) yang lain," tutur Faisal.
Di lain pihak, kebijakan pemerintah yang berubah dari yang semula tidak melarang ekspor CPO kemudian justru melarangnya, diyakini justru bakal memberikan getah pada industri-industri yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus minyak goreng.
"Bukan hanya ke minyak goreng tapi juga ke industri-industri turunan CPO yang lain. Padahal dari data sebetulnya suplai CPO untuk domestik itu lebih dari 50 persennya untuk ke industri yang bukan terkait dengan minyak goreng, yaitu seperti biokimia, biodisel dan lainnya. Jadi industri-industri yang tidak ada sangkut-pautnya malah kena getahnya," tegas Faisal. (TSA)