ECONOMICS

Keketuaan ASEAN 2023 Bisa jadi Momentum RI Perkuat UMKM

Dovana Hasiana/MPI 30/03/2023 14:14 WIB

Indonesia bisa memakai keketuaan ASEAN 2023 sebagai momentum untuk mendorong dan mengintervensi UMKM sehingga bisa mengakselerasi perkembangan UMKM. 

Keketuaan ASEAN 2023 Bisa jadi Momentum RI Perkuat UMKM. Foto: MNC Media.

IDXChannel — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengatakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menumbuhkan perekonomian ASEAN lantaran menyerap 35-97% tenaga kerja dan berkontribusi sebesar 35-69% GDP pada masing-masing negara.

Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ajib Hamdani mengatakan Indonesia bisa memakai keketuaan ASEAN 2023 sebagai momentum untuk mendorong dan mengintervensi UMKM sehingga bisa mengakselerasi perkembangan UMKM. 

“Selama ini UMKM hanya fokus pada pasar di dalam negeri, intervensi dibutuhkan supaya mereka naik kelas,” ujar Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Ajib Hamdani dalam program Market Review IDX Channel, Kamis (30/3/2023).  

Ajib menyebut, momentum ini bisa digunakan untuk membangun ekosistem UMKM, seperti menyediakan pola pendampingan dalam produksi dan pola pembiayaan. Ia mencontohkan bagaimana program kolaborasi dan kerja sama antara Smesco Indonesia dengan Skyeats dalam Skyeats Dapur Bersama merupakan salah satu pola pendampingan yang mempermudah bisnis UMKM kuliner dari sisi pengenalan teknologi produksi pangan, serta meningkatkan layanan mutu standar keamanan pangan.

Sementara dari sisi pendanaan, Ajib menilai Bank Indonesia sebagai bank sentral dan sekaligus regulator sistem keuangan Indonesia bisa membangun kerjasama antar perusahaan (business to business/B2B) untuk membangun transaksi digital. 

Menurutnya, salah satu aspek yang harus dibangun untuk mengakselerasi program ekspor pada UMKM adalah menciptakan infrastruktur keuangan yang ramah bagi pelaku usaha

“Jadi para UMKM pasti kesulitan kalau pembayaran dilakukan misalnya dengan tunai 30%, lalu sisanya diberikan ketika barang sudah sampai, atau metode letter of credit. Harapannya transaksi bisa dengan QRIS, khususnya di negara - negara ASEAN,” imbuhnya. 

Terakhir, adalah untuk membangun literasi digital pelaku UMKM. Hal ini sesuai dengan target Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk meningkatkan digitalisasi terhadap 30 juta pelaku UMKM pada 2024.  

“Dari data 65,5 juta UMKM yang tercatat di Kemenkop UKM, baru 29% yang melek digital. Ini tentu menjadi PR (pekerjaan rumah) tersendiri,” pungkasnya. (NIA)

SHARE