Kembangkan Bioethanol Demi Transisi Energi, Ini Yang Harus Dilakukan Pemerintah
pemerintah perlu berkorban dengan menjaga agar meniadakan pajak ethanol, sehingga harga tetap terjangkau.
IDXChannel - Beragam upaya terus dilakukan pemerintah dalam mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih dan minim emisi.
Salah satunya dengan mengembangkan sejumlah bahan bakar alternatif, guna secara bertahap mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap energi berbahan fosil.
Tak terkecuali upaya pengembangan bioethanol. Namun, demi menciptakan pasar yang kondusif di masyarakat, faktor harga jual dinilai harus menjadi fokus utama pemerintah, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.
"Dengan meningkatnya tuntutan peduli lingkungan yang kuat, pengembangan bioethanol harus tetap dilakukan. Tapi marketnya harus dicari dulu. Nah, dalam kondisi creating market, salah satunya adalah dengan harga yang terjangkau masyarakat. Kalau harga bioethanol terlalu mahal, lama-lama masyarakat kosong. Tak ada yang mau beli," ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, dalam keterangan resminya, Sabtu (21/12/2024).
Karena itulah, menurut Tauhid, pemerintah perlu berkorban dengan menjaga agar meniadakan pajak ethanol, sehingga harga tetap terjangkau.
Selain meniadakan pajak ethanol yang akan digunakan sebagai bahan bakar nabati (BBN), pemerintah juga bisa memberikan subsidi dan berbagai insentif agar harga bioethanol terjangkau.
Hal lain yang bisa dilakukan untuk menciptakan pasar bioethanol, dikatakan Tauhid, adalah dengan mendorong lingkungan bisnis menggunakan BBN tersebut.
Tauhid mencontohkan, jika perusahaan ingin memperoleh sertifikat ESG, maka kendaraan operasional harus menggunakan bioethanol.
Dalam pandangan Tauhid, cara tersebut akan dapat mendorong penggunaan bioethanol, sehingga pasarnya akan membesar.
Tak hanya itu, Tauhid juga mendukung perlunya diversifikasi bahan baku. Upaya tersebut bisa dilakukan agar bioethanol juga bisa diproduksi dengan harga jual yang terjangkau.
"Bisa saja diversifikasi, asal perhitungan ekonominya masuk. Selain itu, pabrik etanolnya tidak jauh dari lahan bahan baku sehingga biaya transportasi juga bisa ditekan," ujar Tauhid.
Pemerintah memang menyatakan keseriusan dalam pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (BBN).
Selain memastikan bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai, upaya juga dilakukan melalui penekanan harga produksi.
Seperti disampaikan Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Bioenergi Kementerian ESDM Efendi Manurung, bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan akan memberi dukungan mulai dari hulu, antara lain pembibitan tebu dan pemupukan.
"Keseriusan itu artinya, harganya bisa kita tekan kalau kita berikan dukungan mulai dari hulu, pembibitan, pemupukan, unit produksi dan sebagainya. Sehingga nanti di produk akhir, harganya bisa lebih kompetitif dengan harga BBM fosil yang disubsidi," ujar Efendi, dalam kesempatan terpisah.
Dukungan yang dimaksud, menurut Efendi, pemerintah memberikan subsidi pada setiap tahapan prosesnya. Subsidi diberikan, mulai hulu sehingga mencapai harga keekonomian saat dijual ke pasar.
Terkait dukungan tersebut, Efendi menjelaskan, posisi pemerintah saat ini masih menerima semua masukan, baik dalam bentuk hasil riset maupun pendapat ahli.
"Kita masih mendorong riset-riset bioetanol generasi kedua, ketiga dan seterusnya," ujar Efendi.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, juga memastikan bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai.
"Jadi kemarin dengan Kementerian Keuangan masalah cukai itu kalau digunakan untuk fuel sudah jelas nggak, tanpa cukai. Jadi sudah jelas tanpa cukai," ujar Eniya.
(taufan sukma)