Kemenkeu Pastikan Belanja Pemerintah Sesuai Target APBN

konsumsi pemerintah pada triwulan II-2024 tercatat tumbuh 1,42 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), berkontribusi 7,31 persen terhadap PDB.

IDXChannel - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa kinerja konsumsi pemerintah sejauh ini masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kesesuaian tersebut perlu ditegaskan, mengingat terjadi perlambatan konsumsi yang terjadi di sepanjang triwulan II-2024.

"Sebenarnya untuk keseluruhan sepanjang tahun itu sesuai dengan belanja yang direncanakan dalam APBN," ujar Ketua BKF, Febrio Kacaribu,dalam keterangan resminya, Selasa (6/8/2024).

Menurut Febrio, konsumsi pemerintah pada triwulan II-2024 tercatat tumbuh 1,42 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), berkontribusi 7,31 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Capaian tersebut lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal I yang tercatat mencapai 19,9 persen (yoy).

Menurut Febrio, perlambatan disebabkan pergeseran sejumlah pos belanja yang berbeda dengan 2023. Misalnya, belanja pegawai untuk tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pada tahun lalu berlangsung pada triwulan II, sementara tahun ini terjadi pada triwulan I.

"Memang jadwal belanja waktu itu berbeda dengan tahun ini. Itu yang membedakan kenapa terlihat triwulan II itu lebih kecil," ujar Febrio.

Untuk itu, Febrio menyebut tidak akan ada langkah agresif yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menggenjot belanja pada kuartal III.

"Sesuai dengan laporan sementara, outlook kita adalah sekitar Rp87 triliun di atas APBN. Jadi, sebenarnya tidak perlu ada yang digenjot. Ini adalah belanja yang sudah kita lakukan dengan baik, dan untuk beberapa pos bahkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan APBN-nya," ujar Febrio.

Per semester I-2024, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat mencapai Rp997,9 triliun atau tumbuh 11,9 persen yoy.

Nilai itu juga mencakup belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat senilai Rp762,1 triliun atau 76,4 persen BPP untuk berbagai program, seperti program Kartu Sembako, PKH, PIP, bantuan alat dan mesin pertanian, subsidi energi, dan stabilisasi harga pangan

Di samping itu, penyelenggaraan pemilu, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan hari raya (THR) dengan tunjangan kinerja (tukin) 100 persen, serta program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pada semester I turut berperan dalam peningkatan belanja negara.

(Taufan Sukma)