Kemenpar Arahkan Anggaran 2027 Rp1,51 Triliun untuk Perbesar Dampak Ekonomi Pariwisata
Dalam rancangan anggaran 2027, Kemenpar tetap menjaga keberlanjutan program sekaligus memperkuat area yang berdampak langsung kepada masyarakat.
IDXChannel - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengarahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2027 untuk memperbesar dampak sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional sekaligus memastikan manfaat pembangunan pariwisata semakin dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin (31/8/2026). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata dan Kementerian UMKM Tahun Anggaran 2027 dan dipimpin pimpinan Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dari Fraksi PDIP.
"Pembahasan anggaran bukan semata-mata mengenai besaran anggaran, tetapi mengenai bagaimana setiap rupiah uang negara diterjemahkan menjadi program kerja yang tepat sasaran, dilaksanakan secara akuntabel, serta diawasi bersama agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Widiyanti.
Pada 2027, Kementerian Pariwisata memperoleh pagu anggaran sebesar Rp1.509.057.247.000 atau sekitar Rp1,51 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama serta penyelesaian berbagai isu strategis pembangunan pariwisata.
Dalam rancangan anggaran 2027, Kemenpar tetap menjaga keberlanjutan program sekaligus memperkuat area yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Alokasi untuk Deputi Bidang Destinasi dan Infrastruktur meningkat dari Rp39,43 miliar menjadi Rp48,54 miliar. Sementara itu, anggaran Deputi Bidang Industri dan Investasi naik dari Rp21,69 miliar menjadi Rp26,33 miliar.
Anggaran Tugas Pembantuan juga meningkat dari Rp17,86 miliar menjadi Rp19,76 miliar untuk mendukung pemerataan pembangunan pariwisata di seluruh provinsi.
Sejumlah program unggulan Kemenpar pada 2027 meliputi Peningkatan Keselamatan Berwisata, Desa Wisata, Pariwisata Berkualitas, Event by Indonesia, serta Tourism 5.0.
Pada sisi destinasi, bantuan pemerintah untuk peningkatan amenitas dan aksesibilitas ditargetkan meningkat dari 92 unit pada 2026 menjadi 150 unit pada 2027. Sementara itu, program peningkatan keselamatan berwisata akan dilaksanakan di 24 lokasi.
Digitalisasi sektor pariwisata juga diperkuat melalui pengembangan SISPARNAS dan JADESTA. Pemerintah menargetkan lebih dari 6.300 data dan informasi desa wisata tersedia pada JADESTA serta penyediaan data atraksi pariwisata di 38 provinsi melalui SISPARNAS.
Arah kebijakan tersebut diharapkan semakin memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian nasional.
Pada 2027, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ditargetkan mencapai 17,6–19,1 juta kunjungan, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) sebanyak 1,28 miliar perjalanan, investasi pariwisata sebesar Rp71 triliun, serta devisa pariwisata mencapai USD25,5–28,6 miliar.
Sebagai pijakan, pada Semester I 2026 sektor pariwisata telah mencatat 7,45 juta kunjungan wisman, devisa sebesar USD8,43 miliar, 0,63 miliar perjalanan wisnus, dan investasi pariwisata sebesar Rp39,68 triliun.
“Kami berkomitmen memastikan seluruh program yang direncanakan dapat dijalankan dengan baik dan akuntabel untuk membangun pariwisata nasional yang tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan, serta semakin memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Widiyanti.
(Shifa Nurhaliza Putri)