KemenPUPR Raih Anggaran FLPP Rp13,72 triliun, Backlog Perumahan Bakal Dipangkas 1,3 Persen
Kementerian PUPR mendapatkan alokasi sebesar Rp13,72 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2024.
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan alokasi sebesar Rp13,72 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di 2024.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, anggaran tersebut untuk pembiayaan perumahan sebanyak 166.000 unit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Targetnya, pada 2024 lewat anggaran FLPP tersebut dapat berkontribusi untuk penurunan backlog perumahan sebesar 1,3% dari total backlog sebanyak 12,7 juta rumah tangga.
"Pemerintah kembali mengalokasikan program FLPP sebesar Rp13,72 triliun, ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 166 ribu unit rumah. Diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,3% terhadap backlog kepemilikan rumah MBR," ujar Herry dalam acara di Auditorium Kementerian PUPR, Kamis (28/12/2023).
Lebih lanjut, dijelaskan Herry, berdasarkan survei BPS pada tahun 2021 kondisi backlog perumahan di Indonesia saat ini sekitar 12,7 juta, sedangkan rumah tangga tidak layak huni ada sekitar 29,56 juta rumah pada tahun yang sama.
"Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan menjadi tanggung jawab bersama, salah satunya dengan menyusun skema pembiayaan, kolaborasi yang dibangun dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta," lanjutnya
Menurut Herry, pertumbuhan populasi menjadi tantangan tersendiri untuk menyelesaikan angka backlog perumahan di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh ketimpangan antara suply atau pasokan perumahan dengan demand atau permintaan perumahan.
"Menangani hunian yang layak menghadapi berbagai tantangan, keterjangkauan pembiayaan aksesibilitas masyarakat, ketersediaan dana murah jangka panjang dan keberlangsungan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan menangani backlog," kata Herry.
"Isu mengenai ketidakseimbangan antara suplai demand, pengembangan segmentasi program pembiayaan perumahan, lemahnya daya beli masyarakat terhadap akses perumahan, tingkat pemerataan penduduk hingga efektifitas hubungan regulasi perlu untuk dikawal dan dituntaskan," pungkasnya.
(DES)