Kementan Ingin Kelola BUMN Pangan, Begini Jawaban Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir buka suara terkait rencana Kementerian Pertanian (Kementan) yang ingin mengelola langsung BUMN Pangan, ID FOOD.
IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait rencana Kementerian Pertanian (Kementan) yang ingin mengelola langsung BUMN Pangan, ID FOOD.
Erick menegaskan bahwa sejumlah BUMN masih dalam fase direstrukturisasi, termasuk ID FOOD. Langkah penyehatan keuangan dan bisnis itu diperlukan agar perusahaan bisa mengeksekusi aksi korporasi dan public service obligation (PSO) alias penugasan pemerintah.
“Kita ini kan memang, kalau kita lihat hari ini kita lebih banyak restrukturisasi, menjaga program daripada Presiden dan pemerintah, termasuk public service obligation itu,” ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, ditulis Rabu (20/11/2024).
Selaku pemegang saham, Erick memastikan perseroan negara bisa memainkan perannya, yakni mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional hingga memberikan pelayanan bagi masyarakat luas (PSO).
Dalam konteks itu, dia membuka diri untuk membangun kemitraan dengan banyak pihak, termasuk Kementan selaku kementerian teknis.
“Kalau saya tidak pernah berpikir negatif selama ini, pelayanan kepada tadi, masyarakat itu ditingkatkan, investasi juga bisa memperkuat sinergi daripada ekonomi nasional, ya kita sangat terbuka, kita enggak pernah ini,” tuturnya.
Tak hanya itu, lelaki yang juga menjabat Ketua Umum PSSI mendukung penuh agar Perum Bulog disulap menjadi badan khusus yang langsung di bawah kendali Presiden.
Perubahan status Bulog dari perusahaan pelat merah menjadi lembaga baru pemerintah diakui sudah dibahas melalui Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN
“Kalau Bulog memang kan sesuai dengan RUU BUMN yang sebelumnya. Memang kita mendorong Bulog itu menjadi badan yang bisa melakukan operasi pasar,” tutur dia.
“Sehingga ada dana APBN di situ, nanti setiap tahunnya diaudit oleh BPK, dari situ nanti akan digantikan hasil operasi pasarnya. Seperti mungkin Pertamina, PLN yang ada subsidi kompensasi, cuma ini lebih ke pangan,” lanjutnya.
(Febrina Ratna)