ECONOMICS

Kementerian PU Siapkan Aturan Integrasi Tarif Tol di Jabodetabek, Medan, dan Surabaya

Iqbal Dwi Purnama 20/11/2026 17:59 WIB

Kebijakan ini ditujukan untuk menyelaraskan sistem pentarifan antarruas jalan tol sekaligus mengurangi disparitas tarif.

Kementerian PU Siapkan Aturan Integrasi Tarif Tol di Jabodetabek, Medan, dan Surabaya (Foto: iNews Media Group)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah menyiapkan regulasi integrasi tarif jalan tol yang menyasar sejumlah kawasan metropolitan di Indonesia. 

Kebijakan ini ditujukan untuk menyelaraskan sistem pentarifan antarruas jalan tol sekaligus mengurangi disparitas tarif.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati mengatakan, penyusunan Peraturan Menteri (Permen) PU tentang Pedoman Integrasi Jalan Tol saat ini telah memasuki tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum.

"Itu sebagai payung hukum terhadap integrasi terutama di kawasan Jabodetabek, Medan Raya, dan Surabaya Raya," ujar Ni Komang dalam konferensi pers kesiapan infrastruktur menghadapi Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) di Kementerian PU, Jumat (20/11/2026).

Dia berharap regulasi tersebut dapat segera diundangkan pada tahun ini. Nantinya, beleid tersebut akan menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mengevaluasi penerapan integrasi pentarifan jalan tol, terutama di kawasan Jabodetabek, Medan Raya, dan Surabaya Raya.

Ni Komang menjelaskan, salah satu tujuan integrasi tarif tol adalah mendistribusikan arus kendaraan agar tidak terkonsentrasi pada ruas-ruas tertentu. Selama ini, terdapat perbedaan tarif antarruas jalan tol yang dipengaruhi oleh nilai investasi awal masing-masing ruas.

Melalui sistem integrasi tersebut, pengguna jalan tol nantinya hanya perlu melakukan satu kali tap di gerbang tol dan tidak perlu melakukan tap ulang ketika memasuki ruas tol yang dikelola oleh badan usaha berbeda. Konsep ini juga memungkinkan peniadaan gardu tol di setiap sambungan jaringan jalan tol sehingga diharapkan dapat meningkatkan waktu tempuh kendaraan.

"Jadi tujuan dari pengintegrasian pentarifan jalan tol itu untuk meningkatkan kinerja layanan dari jaringan jalan tolnya. Agar terjadi distribusi lalu lintas yang lebih seimbang," tambahnya.

Rencana integrasi tarif jalan tol tersebut juga memiliki landasan hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Dalam Pasal 84, pemerintah membuka ruang evaluasi dan penyesuaian tarif tol untuk memenuhi kebutuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan jalan tol di wilayah tertentu dengan tetap memperhatikan kapasitas jalan tol.

Penyesuaian tarif tersebut dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni sistem tarif berbasis wilayah atau area-based pricing dan sistem tarif berbasis waktu atau time-based pricing.

Dalam sistem tarif berbasis wilayah, pemerintah dapat menetapkan besaran tarif untuk satu atau beberapa ruas jalan tol berdasarkan lokasi. Sementara itu, sistem tarif berbasis waktu memungkinkan penetapan tarif untuk satu atau beberapa ruas berdasarkan waktu.

Dalam penerapannya, pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan bayar pengguna jalan tol, besarnya keuntungan biaya operasi kendaraan, serta kelayakan investasi jalan tol.

Meski demikian, pemerintah belum merinci ruas-ruas yang akan menjadi prioritas penerapan integrasi tarif maupun skema besaran tarif yang nantinya diberlakukan. 

Kepastian mengenai mekanisme pelaksanaan, termasuk dampaknya terhadap pengguna jalan dan badan usaha pengelola tol, masih menunggu penyelesaian Rancangan Peraturan Menteri PU.

(DESI ANGRIANI)

SHARE