ECONOMICS

Kemlu Bantah Isu Normalisasi Hubungan RI-Israel untuk Keanggotaan OECD

Widya Michella 12/04/2024 12:15 WIB

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah isu normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel.

Kemlu Bantah Isu Normalisasi Hubungan RI-Israel untuk Keanggotaan OECD. Foto: MNC Media.

IDXChannel - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) membantah isu normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Pernyataan ini sekaligus menepis isu normalisasi sebagai syarat keanggotaan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD).

Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal menegaskan Indonesia tidak memiliki rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Terlebih di tengah genosida Israel di Gaza, Palestina.

"Terkait isu pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel, saya tegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, terlebih di tengah situasi kekejaman Israel,"kata Lalu dalam keterangannya, Jumat (12/4/2024).

Untuk posisi Indonesia, lanjutnya tidak akan berubah dan kokoh mendukung kemerdekaan Palestina. 

"Posisi Indonesia tidak berubah dan tetap kokoh mendukung kemerdekaan Palestina dalam kerangka two-state solution. Indonesia akan selalu konsisten, berada di garis terdepan membela hak-hak Bangsa Palestina,"ucapnya.

Adapun terkait dengan keanggotaan Indonesia dalam OECD, kata Iqbal, masih dibutuhkan proses yang cukup panjang karena membutuhkan banyak persiapan. Bahkan, satu negara saja untuk menyelesaikan proses keanggotaan OECD paling tidak membutuhkan waktu 3-5 tahun.

"Proses keanggotaan Indonesia akan memakan waktu cukup panjang. waktu yang diperlukan setiap negara untuk menyelesaikan proses keanggotaan penuh di OECD berbeda-beda. Semua tergantung  kesiapan negara tersebut, beberapa negara memerlukan waktu 3 tahun, beberapa lagi memerlukan lebih dari 5 tahun," katanya.

"Roadmap keanggotaan menurut rencana akan diadopsi bulan Mei depan dan dalam roadmap itu banyak sekali hal yang harus dipersiapkan Indonesia," pungkasnya.

(NIA)

SHARE