Kerugian Negara dari Kasus Korupsi Duta Palma Group Bengkak Jadi Rp104 T

Kerugian negara atas dugaan korupsi dan TPPU Duta Palma Group membengkak jadi Rp104 triliun.

IDXChannel - Kerugian negara atas dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Duta Palma Group membengkak. Dari nilainya yang sebelumnya Rp78 triliun bertambah menjadi Rp104,1 triliun.

Jampidsus Kejaksaan Agung, Febri Ardiansyah mengatakan, jumlah tersebut setelah penyidik meminta bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil penghitungan, nilainya mencapai Rp104,1 triliun triliun. 

"Total kerugian Rp104,1 triliun. Untuk kerugian keuangan negara Rp4,9 triliun, kemudian untuk kerugian perekonomian negara Rp99,2 triliun. Sehingga ada perubahan dari temuan awal Rp78 triliun," kata Febri Ardiansyah dalam konferensi pers, Selasa (23/8/2022). 

Diketahui sebelumnya, dalam kasus ini penyidik Jampidsus telah menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU tersebut. Keduanya adalah RTR selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999-2008 dan SD, Pemilik PT Duta Palma Group.

“Dalam tindak pidana korupsi, ditetapkan dua orang tersangka, yaitu RTR dan SD,” kata Jaksa Agung, ST Burhanuddin.

Dia menjelaskan konstruksi kasus, diawali pada 2003, SD melakukan kesepakatan dengan RTR untuk mempermudah dan memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit.

SD juga minta persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaannya di Kabupaten Indragiri Hulu di lahan yang berada dalam kawasan hutan baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya) di Kabupaten Indragiri Hulu.

“Dengan cara membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, AMDAL dengan tujuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU,” jelasnya.

Selain itu, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta PT Duta Palma Group tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20 persen dari total luas areal kebun yang di dikelola sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007.

Kegiatan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group tersebut mengakibatkan kerugian perekonomian negara. (FAY)