Kilas Balik Kinerja Rupiah Setiap Masuk Tahun Politik
Bank Indonesia (BI) mengeluarkan jurus pamungkas untuk menyelamatkan rupiah dari tren pelemahan.
IDXChannel - Bank Indonesia (BI) mengeluarkan jurus pamungkas untuk menyelamatkan rupiah dari tren pelemahan. Berdasarkan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang berlangsung Kamis (19/10/2023), bank sentral akhirnya menaikkan suku bunga kembali.
Mengutip Reuters, Selasa (17/10), BI diperkirakan akan mengikuti bank sentral di kawasan Asia Tenggara dan mempertahankan suku bunga acuan pada RDG kali ini.
Namun, prediksi mayoritas ekonom ini meleset. Nyatanya, hasil RDG BI memutuskan untuk menaikan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 basis points (bps) sebesar 6 persen. Sementara BI mempertahankan Deposit Facility sebesar 5,25 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen.
"Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak ketidakpastian global," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat konferensi pers Kamis (18/10/2023).
Sebelumnya, 36 ekonom dalam jajak pendapat Reuters pada 10-16 Oktober memproyeksikan bank sentral tersebut akan mempertahankan suku bunga untuk kali kesembilan berturut-turut. Pendapat ini mempertimbangkan inflasi yang berada pada titik terendah dalam 19 bulan sebesar 2,28 persen pada September dan berada di kisaran target BI sebesar 2-4 persen.
Tak hanya itu, riuh sentimen konflik Israel vs Hamas dan pencalonan wakil presiden (cawapres) pemilihan umum (pemilu) 2024 juga menjadi sentimen bagi pergerakan rupiah dalam beberapa waktu terakhir.
Kinerja Rupiah di Tahun Politik
Berbarengan dengan RDG BI, hari ini, 19 Oktober 2023 merupakan waktu pembukaan pendaftaran bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) RI. Pendaftaran dilakukan di gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat.
Ini menandai momen kontestasi politik di Indonesia telah dimulai. Dinamika pesta demokrasi yang akan terjadi awal tahun depan membuat pasar juga bereaksi, salah satunya adalah pergerakan rupiah yang melemah dalam dua bulan terakhir.
Pergerakan rupiah dalam momen pemilihan umum presiden (pilpres) selalu menarik untuk diamati meskipun belum tentu berkorelasi secara langsung.
Menariknya, dalam tiga kali perhelatan pilpres pasca-krisis ekonomi 1998, yakni pada pilpres 2009, 2014, dan 2019, nilai tukar rupiah selalu menunjukkan tren penguatan dalam sepekan sebelum dan sesudah pencoblosan.
- Rupiah Jelang Pilpres 2009
Di tahun ini, KPU mengumumkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden dengan memperoleh suara 60,80 persen. SBY terpilih untuk dua periode berturut-turut. Pasangan ini mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto dan Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto.
Pemilu 2009 merupakan tahun yang penuh dengan guncangan ekonomi makro eksternal. Di antaranya adalah krisis finansial yang melanda Amerika Serikat (AS).
Krisis ekonomi yang melanda AS sejak 2007 membuat bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed) terus memangkas suku bunga hingga mencapai rekor terendah 0,0 persen - 0,25 persen di awal 2009.
Selain itu The Fed juga mulai membanjiri likuiditas di pasar untuk memacu perekonomian atau yang dikenal dengan istilah quantitative easing periode pertama.
Dua faktor tersebut membuat dolar melemah terhadap rupiah di 2009, meski Bank Indonesia (BI) juga menurunkan BI Rate sejak 19 Agustus 2016 dari sebelumnya mencapai 8,75 persen hingga menjadi 6,5 persen.
Dalam pekan pemilu, pada perdagangan 6 Juli 2009, rupiah ditutup melemah ke 10.280 per USD, dibandingkan penutupan akhir pekan lalu di kisaran Rp10.225 per USD.
Pada perdagangan 7 Juli 2009, rupiah ditutup di level Rp10.255 per USD, dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp10.285 per USD. Adapun pemungutan suara dilakukan pada 8 Juli 2009.
Secara tahunan, rupiah pada 2009 berada di level Rp9.400 per USD, menguat 14 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di level Rp10.950 per USD. (Lihat grafik di bawah ini.)
- Kinerja Rupiah pada Pemilu 2014
Memasuki 2014, pemilu akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15 persen.
Pasangan ini mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85 persen sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014.
Di tahun tersebut, rupiah bergerak lebih stabil terhadap dolar AS meski masih melemah 1,8 persen. Pelemahan terjadi akibat The Fed mulai mengurangi quantitative easing, atau kala itu populer dengan sebutan tapering tantrum.
Pada Pilpres 2014, Nilai tukar rupiah terhadap USD juga hampir menyentuh level Rp12.000 per USD per 5 Juni 2014. nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tercatat kembali melemah dari hari sebelumnya yakni Rp11.810 per USD dan pada 5 Juni 2014 menjadi Rp11.874 per USD.
Setelah pemilihan presiden pada Rabu, 9 Juli 2014, menurut kurs tengah BI, rupiah juga menguat di level Rp11.500 per dolar Amerika Serikat, setelah pada pekan sebelumnya melemah hingga Rp12.000 per dolar.
Sepanjang 2014, rupiah menguat di level Rp12.440 per USD dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp12.189. Namun, kala itu, rupiah telah melemah 32 persen sejak tahun 2009.
- Kinerja Rupiah di Tahun Politik 2019
Pemilu 2019 kembali dimenangkan oleh petahana Joko Widodo yang kala itu berpasangan dengan Ma’ruf Amin sebagai pasangan cawapres.
Pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin menang dengan perolehan suara 55,50 persen untuk periode kedua berturut-turut. Diikuti oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,5 persen. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif.
Jelang pemilu, tepatnya pada 15 April 2019, rupiah menguat 0,25 persen di level Rp14.055 dibandingkan posisi penutupan perdagangan akhir pekan sebelumnya.
Sepanjang 2019, rupiah berada di kisaran Rp13.901 per USD atau menguat 4 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp14.481 per USD. Meski menguat, kinerja rupiah pada 2019 sudah melempem 48 persen sejak 2009.
- Jelang Pemilu 2024
Menjelang tahun depan, pemilu akan dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Ahli berpandangan, pemilu kali ini diyakini akan menimbulkan dampak terhadap kinerja perekonomian Indonesia, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah dan investasi asing (foreign direct investment/FDI).
Hal ini disampaikan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede dalam acara diskusi 'Kupas Asumsi Makro APBN 2024' di Cipanas, Jawa Barat, Senin (25/9/2023).
Josua menilai, pelaksanaan pemilu 2024 bisa membuat rupiah melemah hingga tertahannya investasi asing ke Indonesia. Dalam kondisi ini, investor cenderung lebih memilih untuk wait and see.
Josua juga mencontohkan indikator perekonomian usai pemilu 2004, 2009, serta 2019.
"Kalau kita lihat (situasi pemilu) 2004 dan 2009, cenderung ada beberapa kondisi IHSG dari sisi pelemahan rupiah," ujarnya
Sepanjang dua bulan terakhir, rupiah terpantau melemah terhadap USD. Per pukul 10.05 WIB (19/10), mata uang Garuda melemah 0,76 persen ke posisi Rp15.839 per USD. Ini membuat rupiah melemah 0,92 persen dalam sepekan dan melemah 3,08 persen dalam sebulan.
Rupiah saat ini melorot sekitar 8,8 persen sejak level tertinggi di 2023, Rp14.560 per USD pada 4 Mei lalu. Dengan ini, rupiah mencatatkan kinerja terlemah sejak 2020. (Lihat grafik di bawah ini.)
3 Jurus BI Hadapi Pelemahan Rupiah
Pelemahan rupiah kali ini tentu bukan sebuah sinyal positif bagi perekonomian nasional. Demi menjaga stabilitas rupiah, kunci kebijakan saat ini berada di tangan bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia dalam mengatur suku bunga.
BI menyebut setidaknya terdapat tiga resep dalam menjaga stabilitas makroprudensial di antaranya melalui intervensi, pendalaman pasar rupiah dan valas, dan juga kebijakan suku bunga.
- Intervensi Likuiditas Perbankan
Dalam paparan hasil RDG BI hari ini, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral selama ini telah aktif melakukan intervensi moneter. BI menetapkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) terbaru untuk sektor perbankan.
"Pada awal implementasinya (per 5 Oktober 2023), KLM telah memberikan tambahan likuiditas pada 120 bank sebesar Rp28,79 triliun, dari Rp108,15 triliun menjadi sebesar Rp136,94 triliun," imbuh Perry.
- Pendalaman Pasar Rupiah dan Valas
BI menekankan bahwa instrumen moneter bank sentral akan semakin pro market. Di antaranya dengan memperkuat sejumlah instrumen dalam menjaga valuta asing (valas).
Instrumen tersebut di antaranya sukuk bank sentral (SUKBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
“Itulah cara BI untuk melakukan pendalaman di pasar valas. BI memiliki instrumen valas berupa cadangan devisa, dan itulah yang kita gunakan sebagai underlying dan kita terbitkan sejumlah instrumen tersebut (SVBI, SUVBI),” kata Perry.
Perry menambahkan, kedua intsrumen ini bisa diperdagangkan di pasar sekunder dan bisa diperdagangkan dengan non residen.
“Dengan begitu, maka suku bunga akan mengikuti mekanisme pasar dan akan lebih menarik, sehingga aliran modal asing bisa masuk,” ujar Perry.
- Kebijakan Suku Bunga
Tren menunjukkan, selama ini kenaikan suku bunga lebih sensitif terhadap sikap bank sentral AS dan kondisi makroekonomi global.
Tingkat suku bunga saat ini lebih rendah dibandingkan era 2009 yang mencapai 8,75 persen imbas adanya krisis finansial global 2008.
Di tahun 2014, tingkat suku bunga sempat mencapai 7,75 persen imbas adanya taper tantrum. Sepanjang tahun ini BI menjaga stance kebijakan suku bunga tidak berubah di level 5,75 persen sejak awal tahun. Meski pada pertemuan RDG BI kali ini telah naik menjadi 6 persen.
Kenaikan tingkat Fed Fund Rate (FFR) yang berada di kisaran 5,75 persen. Sementara FFR di kisaran 5-5,5 persen di mana akhir bulan ini The Fed juga akan melakukan pertemuan. (Lihat grafik di bawah ini.)
Melihat tren global yang dinamis, BI masih menekankan pentingnya memperhatikan target inflasi jangka panjang dalam menetapkan kebijakan suku bunga.
“Kebijakan suku bunga BI rate masih dengan mempertimbangkan target inflasi hingga tahun depan tetap terjaga. Namun, ada risiko dari harga energi dan harga makanan global sehingga harus dinaikkan menjadi 25 bps,” ujar Perry.
Di lain pihak, riset Algo Research menyebutkan bahwa BI kini tengah berjuang sendiri dalam menjaga rupiah stabil. Algo dalam riset yang berjudul A Lonely Fight By Bank Indonesia mengungkapkan, narasi surplus perdagangan dan FDI membantu mendukung mata uang secara statistik tidak tepat. Faktanya, neraca perdagangan dan FDI memiliki korelasi negatif dengan cadangan devisa.
Hal ini menjadikan Bank Indonesia sebagai satu-satunya garis pertahanan terhadap depresiasi mata uang dan diperlukan lebih banyak insentif dan penegakan hukum untuk mendorong eksportir memulangkan kembali pendapatan USD ke dalam negeri.
Riset RHB Sekuritas Indonesia pada 24 Agustus lalu, jika suku bunga BI tidak naik, maka tingkat FOMC-BI akan segera mengalami keseimbangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Kondisi ini berpotensi meningkatkan volatilitas rupiah apabila suku bunga kebijakan BI tidak dinaikkan.
RHB Sekuritas melihat tiga alasan mengapa BI harus menaikkan suku bunga di sisa 2023 ini.
Pertama, untuk menstabilkan nilai tukar, tidak mungkin tingkat suku bunga BI akan setara dengan tingkat FFR.
Hal ini bisa memperburuk nilai tukar rupiah dan bisa menggerus cadangan devisa RI. Sementara saldo transaksi berjalan RI telah menunjukkan pelemahan memasuki semester dua tahun ini. (Lihat grafik di bawah ini.)
Berdasarkan data BloombergNews, investor juga telah menjual obligasi Indonesia senilai USD127 juta sejauh ini hingga Agustus 2023. Ini menunjukkan bahwa intervensi pasar obligasi “Operation Twist” di Indonesia bekerja kurang efektif dalam membendung pelemahan nilai tukar rupiah.
Kedua, risiko inflasi yang tinggi dalam beberapa bulan ke depan masih akan menghantui. RHB mempertahankan perkiraan inflasi setahun penuh sebesar 3,8 persen pada tahun 2023.
“Kami memperkirakan bias naik, terutama untuk harga pangan, akibat kondisi cuaca El Nino, meskipun harga minyak global mungkin terus naik akibat guncangan pasokan yang disebabkan oleh kebijakan oleh Rusia dan OPEC.
Ketiga, ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed AS pada semester kedua 2023 menjadi 5,5 – 5,75 persen, dengan risiko kenaikan menjadi 5,75 – 6,0 persen.
Ini berarti bahwa kenaikan suku bunga pembelian obligasi Indonesia dibandingkan obligasi AS merupakan yang terkecil dalam sejarah.
Sehingga jika BI mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah pada 5,75 persen hingga akhir tahun, perbedaan suku bunga nominal FOMC-BI akan berada pada keseimbangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang dapat menyebabkan nilai tukar Rupiah berada pada titik lemah.
“Kami mencatat bahwa retorika gubernur BI adalah menggunakan “Operation Twist” untuk menahan rupiah, ditambah dengan pengumuman penerbitan sekuritas rupiah untuk menarik arus masuk modal, meskipun bukti empiris menunjukkan investor telah menjual modal ekuitas dan obligasi Indonesia secara bulanan,” tulis riset tersebut. (ADF)