Konsep Green Building Mulai Rambah Gedung Swasta dan Pemerintah di Tangsel
Penerbitan sertifikat atas energi baru terbarukan (EBT) atau Renewable Energy Certificate (REC) itu kian meluas ke banyak daerah.
IDXChannel - Pemerintah Indonesia terus melakukan transisi energi secara bertahap melalui penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT). Hal itu dilakukan oleh PT PLN (Persero) guna mengejar target zero emisi pada 2060.
Penerbitan sertifikat atas energi baru terbarukan (EBT) atau Renewable Energy Certificate (REC) itu kian meluas ke banyak daerah. Fakta demikian menunjukkan makna positif, di mana keinginan yang sama dalam mengurangi emisi karbon mendapat dukungan seluruh stakeholder.
Saat ini tak hanya fasilitas negara yang menerapkan EBT, tapi juga merambah gedung dan fasilitas swasta lainnya. Salah satu daerah yang mulai mendapatkan sertifikat EBT adalah Kabupaten Tangerang, di mana gedung-gedung perkantoran tak lagi bergantung pada penggunaan energi konvensional.
"Transisi energi menuju energi bersih dan akselerasi pencapaian target EBT ini tentunya tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah sendiri, namun diperlukan peranan dari multi-stakeholders baik dari instansi pemerintah, BUMN, swasta, akademisi, asosiasi, hingga masyarakat," tutur Staf Khusus Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial, di kawasan BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (21/3/2023).
Krisis iklim telah mendorong Indonesia dan 194 negara lain untuk menandatangani Paris Agreement di tahun 2016 yang diwujudkan dengan Nationally Determined Contribution (NDC). Bahkan negara G-20 kembali menegaskan pentingnya menaruh isu krisis iklim dalam G-20 Summit Bali di tahun 2022 lalu.
Target yang dipasang dalam NDC ini diyakini tidak hanya baik bagi lingkungan, namun juga dapat memicu pengembangan investasi hijau di Indonesia. Untuk memitigasi perubahan iklim yang terjadi saat ini, Pemerintah Indonesia melakukan transisi energi secara bertahap dari yang sebelumnya energi fosil, beralih menuju energi bersih dan terbarukan.
Salah satu pengembang property di Indonesia, Sinar Mas Land turut mendukung inisiasi pemerintah dan mengambil bagian dalam mengurangi emisi CO2 melalui penggunaan EBT untuk konsumsi listrik hijau. Kesepakatan penggunaan layanan REC tersebut ditandai dengan penandatangan perjanjian antara Sinar Mas Land sebagai pelanggan dan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Banten.
REC ini diberikan PLN untuk lima gedung milik Sinar Mas Land, yakni Sinar Mas Land Plaza Thamrin, Sinar Mas Land Plaza BSD City, My Republic Plaza BSD City, Green Office Park 1 BSD City, dan Green Office Park 9 BSD City dengan penyediaan tahap 1 sebesar 613 mWh dan dilakukan secara bertahap yang akan tercapai 100% pembelian REC pada Januari 2025.
"Kami harap, upaya ini juga dapat mendorong pihak swasta lainnya untuk memanfaatkan EBT melalui penerapan prinsip Environmental, Social, dan Corporate Governance (ESG) sehingga dapat mempercepat pelaksanaan transisi energi untuk mencapai target NZE pada 2060," ucapnya.
Sementara, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo menyampaikan apresiasi kepada Sinar Mas Land sebagai pelanggan PLN yang telah berkolaborasi mendukung program transisi energi bersih dengan pemanfaatan REC.
"REC merupakan salah satu inovasi produk hijau PLN untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan pengakuan atas penggunaan EBT yang transparan, akuntabel, dan diakui secara internasional tanpa harus mengeluarkan biaya investasi untuk pembangunan infrastruktur," terang Darmawan.
Ditemui di lokasi yang sama, Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar, mengatakan, pemerintah daerah juga berupaya bersama-sama pihak lain menerapkan EBT dengan sertikasi REC dari PLN. Kantor-kantor dinas di wilayahnya pun secara bertahap menggunakan energi terbarukan.
"Jadi penggunaan energi yang renewable untuk di kantor-kantor pemerintahan kita juga sudah siapkan," ucapnya.
Menurut Zaki, upaya menggunakan EBT juga sudah dijajaki hingga rapat Musrenbang Kabupaten Tangerang. Kata dia, untuk tahap awal penerapan energi ramah lingkungan itu akan dipakai pada Gedung Setda, DPRD dan Gedung GSG.
"Mungkin yang lebih dulu gedung Setda, GSG dengan gedung DPRD. Tiga titik itu dulu untuk awal, nanti kita lihat seberapa cepat untuk direalisasikan," pungkasnya.
(YNA)