ECONOMICS

Kontribusi Pertanian Capai Rp560 T, Airlangga: Fokus Perkuat Hilirisasi Komoditas

Suparjo Ramalan 03/10/2022 16:20 WIB

Menko Airlangga mencatat salah satu kebijakan yang difokuskan pemerintah adalah hilirisasi komoditas, termasuk sektor pertanian dan perkebunan. 

Menko Airlangga mencatat salah satu kebijakan yang difokuskan pemerintah adalah hilirisasi komoditas, termasuk sektor pertanian dan perkebunan. 

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat salah satu kebijakan yang difokuskan pemerintah adalah hilirisasi komoditas, termasuk sektor pertanian dan perkebunan. 

Fokus tersebut lantaran dunia sedang menghadapi berbagai krisis dan tantangan global, terutama di sektor pangan. Dia memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan komoditas pertanian bisa terwujud. 

“Salah satu kebijakan yang saat ini sedang difokuskan oleh pemerintah adalah hilirisasi komoditas, tidak terkecuali sektor pertanian dan perkebunan," ungkap Airlangga, Senin (3/10/2022). 

Airlangga mencatat pada kuartal II/ 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor pertanian, dengan proporsi sebesar 12,98 persen. Pertanian sendiri menjadi sektor paling tangguh terhadap pandemi covid 19 dan mampu menambah penyerapan tenaga kerja sebesar 50.000.

Selain itu, peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional juga didukung oleh kontributor utama dari subsektor perkebunan. Subsektor perkebunan sendiri menyumbang sebesar 27 persen terhadap PDB pertanian yakni Rp 560 triliun. 

Tidak hanya itu, subsektor perkebunan juga menyerap sebesar 44 persen di tenaga kerja pertanian, dan 15 persen dari tenaga kerja nasional. 

Airlangga sendiri telah mengesahkan Deklarasi Hari Komoditas Perkebunan yang digalakkan oleh Dewan Komoditas Perkebunan dan KADIN Indonesia. Ke depan, Hari Komoditas Perkebunan ini akan diperingati setiap tahunnya pada 29 September.

PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI yang tergabung dalam Forum Komunikasi Dewan Komoditas Perkebunan menyadari bahwa perekonomian nasional perlu diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi.

Lalu, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sesuai dengan Undang Undang No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Direktur Utama BKI sekaligus Wakil Ketua Komite Tetap Peningkatan Produktivitas, Rudiyanto mengatakan jika saat ini produk hasil komoditas perkebunan di hulu belum terintegrasi dengan industri hilir. Meskipun hasil komoditas perkebunan telah berkontribusi besar terhadap devisa negara dan perekonomian nasional dan daerah.

kadin Indonesia dan anggota Forum Komunikasi Dewan Komoditas Perkebunan, lanjut Rudiyanto, telah mengadakan seminar kajian terkait peran standarisasi dan produktivitas hasil komoditas perkebunan dalam meningkatkan nilai ekspor nasional. 

“Melalui acara ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan standar produktivitas komoditas perkebunan di hulu, menjadikan komoditas perkebunan dan turunannya lebih diterima, sehingga akan meningkatkan ekspor dan investasi di dalam negeri,” ucap Rudiyanto.

(NDA) 

SHARE