Koordinasi Antar-Kementerian soal Rencana Pembatasan BBM Bersubsidi Harus Diperbaiki
Jika silang-sengkarut ini berlanjut, dikhawatirkan justru bakal memunculkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan spekulasi harga di lapangan.
IDXChannel - Presiden Joko Widodo diminta agar lebih dapat menertibkan jalur koordinasi dan komunikasi para menteri terkait rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Hal ini lantaran sempat terjadi dalam beberapa kondisi, sejumlah menteri justru menyampaikan pendapat yang berbeda untuk kebijakan yang sama.
Jika silang-sengkarut koordinasi ini berlanjut, dikhawatirkan justru bakal memunculkan kebingungan di masyarakat dan berpotensi menimbulkan spekulasi harga di lapangan.
"Pemerintah harusnya berkoordinasi dengan baik sebelum mewacanakan soal ini ke publik. Jangan sampai Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan Menko Marves berbeda pendapat," ujar Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, dalam keterangan resminya, Minggu (14/7/2024).
Mulyanto pun mengaku heran mengapa sosialisasi pembatasan distribusi BBM bersubsidi justru menjadi simpang siur di masyarakat.
Karenanya, Mulyanto pun mengingatkan Pemerintah agar segera menertibkan masalah ini, agar masyarakat tidak berpikir ada pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
"Sangat aneh kalau Menko Marves sampai ikut-ikutan memberi pernyataan tentang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi ini. Mestinya cukup menteri terkait yang menjadi jubir, bukan Menkomarves, sehingga pas," ujar Mulyanto.
Mulyanto juga menambahkan bahwa kalau benar Pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi sebaiknya harus menyiapkan sistem pengawasan yang memadai. Jangan sampai BBM bersubsidi sudah dibatasi tapi distribusinya tetap tidak tepat sasaran.
"Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pembatasan BBM tersebut tidak menimbulkan dampak yang merugikan daya beli masyarakat kelas bawah. Jangan sampai masyarakat miskin semakin miskin, sebagai dampak dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi ini," ujar Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu pun meminta Pemerintah membuat rumusan kriteria kendaraan yang dapat dan tidak dapat membeli BBM bersubsidi ini dengan jelas.
Dalam pandangan Mulyanto, penerapan MyPertamina dan digital nozzle sudah sangat membantu namun kebocoran di luar itu ditengarai masih banyak terjadi. (TSA)