Krisis Geopolitik Dinilai Tingkatkan Risiko PHK di Industri RI

Lonjakan harga energi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi perusahaan sehingga mendorong langkah efisiensi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK).

IDXChannel - Konflik geopolitik dinilai mulai memberi tekanan terhadap sektor industri nasional melalui kenaikan biaya energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan industri.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan lonjakan harga energi ini berpotensi meningkatkan biaya produksi perusahaan sehingga mendorong langkah efisiensi, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK).

"PHK itu bukan lagi ancaman, tapi sudah di depan mata. Banyak perusahaan sudah memberi sinyal akan melakukan efisiensi," ujarnya sebagaimana dikutip dari keterangan resmi pada Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, tekanan biaya produksi akibat situasi global dapat mempersempit ruang gerak industri nasional, terutama sektor manufaktur yang sangat bergantung pada stabilitas harga energi. Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak langsung terhadap keberlangsungan tenaga kerja di berbagai sektor.

Selain faktor energi akibat konflik internasional, Said Iqbal juga menyoroti kebijakan impor yang dinilai berpotensi menekan penyerapan tenaga kerja domestik. Salah satu yang menjadi perhatian adalah masuknya kendaraan impor dari luar negeri yang dianggap mengurangi peluang produksi di dalam negeri.

Dia menjelaskan, apabila produksi dilakukan di Indonesia, maka rantai pasok industri dapat menyerap puluhan ribu tenaga kerja mulai dari sektor komponen, logistik, hingga distribusi. Namun, jika Pemerintah memilih untuk melakukan impor langsung dari luar negeri, maka ancaman hilangnya pekerjaan semakin nyata.

“Ini bukan sekadar soal harga lebih murah. Ini soal hilangnya lapangan kerja,” kata Said Iqbal.

(NIA DEVIYANA)