Langgar Aturan Harga Jagung, Pelaku Usaha Terancam Penjara 7 Tahun

Bapanas menegaskan pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga jagung dapat dikenai sanksi hingga pidana penjara tujuh tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga jagung dapat dikenai sanksi hingga pidana penjara tujuh tahun dan denda maksimal Rp1,5 miliar.

Penegakan aturan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pelaku usaha mematuhi ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), serta harga jagung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Brigjen Pol. Hermawan, mengatakan ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026. Pengawasan dilakukan untuk menjaga keseimbangan harga jagung, baik di tingkat petani maupun peternak.

“Petani harus mendapatkan harga yang layak agar tetap bersemangat meningkatkan produksi. Namun, pemerintah juga harus memastikan peternak mendapatkan jagung dengan harga terjangkau. Keseimbangan kedua kepentingan ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pangan nasional,” ujar Hermawan, Minggu (15/11/2026).

Dalam surat edaran tersebut, pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga dapat dikenai sanksi administratif oleh Kepala Bapanas, gubernur, serta bupati/wali kota. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan perizinan berusaha, pencabutan perizinan berusaha, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran.

Pengawasan juga melibatkan Kapolda, Pangdam, Kapolres, dan Dandim. Apabila ditemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, pengawas akan melaporkannya kepada penyidik untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hermawan menjelaskan, pemerintah menetapkan HPP jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen sebesar Rp6.400 per kilogram di tingkat gudang Perum Bulog. Sementara itu, harga pembelian jagung dengan kadar air 18–20 persen ditetapkan sebesar Rp5.500 per kilogram di tingkat petani.

Adapun harga acuan jagung pipilan kering dengan kadar air 15 persen di tingkat peternak ditetapkan sebesar Rp5.800 per kilogram.

Dia menjelaskan, HPP merupakan harga dasar atau batas bawah yang digunakan pemerintah melalui Perum Bulog untuk membeli jagung dari petani. Dengan demikian, petani tetap diperbolehkan menjual hasil panennya di atas HPP apabila harga pasar sedang tinggi.

Lebih lanjut, Hermawan mengatakan pelanggaran dapat terjadi apabila pelaku usaha membeli jagung dari petani di bawah HPP atau menjualnya kepada konsumen maupun peternak dengan harga melebihi ketentuan HAP, HET, dan harga acuan yang berlaku.

"HPP itu jaring pengaman bagi petani. Kalau harga pasar jatuh, Bulog wajib membeli minimal sesuai HPP sehingga petani tidak rugi. Tapi kalau harga pasar sedang bagus dan petani bisa menjual di atas HPP, silakan. Itu hak petani dan tidak melanggar aturan," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)