ECONOMICS

Lima Pabrik Gula dan Bioetanol Senilai Rp83,27 Triliun Siap Dibangun di Merauke

Dhera Arizona 21/07/2024 13:30 WIB

Pemerintah mengembangkan lahan tebu seluas 2 juta hektare di Kabupaten Merauke, Papua Selatan untuk perkebunan tebu dan industri gula.

Lima Pabrik Gula dan Bioetanol Senilai Rp83,27 Triliun Siap Dibangun di Merauke. (Foto MNC Media)

IDXChannel - Pemerintah mengembangkan lahan tebu seluas 2 juta hektare di Kabupaten Merauke, Papua Selatan untuk perkebunan tebu dan industri gula. Pembangunannya hingga saat ini terus berjalan.

Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM Yuliot Tanjung mengatakan, rencana total investasi perkebunan tebu terintegrasi pada swasembada gula dan bioetanol klaster 3 di Merauke, Papua Selatan ini mencapai USD5,62 miliar atau setara Rp83,27 triliun.

"Saat ini sudah disiapkan infrastruktur dan pendanaan oleh pelaku usaha di Kabupaten Merauke," ujarnya dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Secara rinci, investasi tersebut terdiri dari perkebunan tebu dengan teknologi mekanisasi pertanian sebesar Rp29,2 triliun, pembangunan lima pabrik gula dan bioetanol sebanyak Rp53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia senilai Rp120 miliar, dan pembangunan fasilitas riset dan inovasi mencapai Rp150 miliar per tahun.

Selain itu, kata dia, juga telah dibangun Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama dengan Sugar Research Australia (SRA).

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian untuk pengadaan mesin dan peralatan pertanian.

Yuliot menjelaskan, kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk mendukung program ketahanan pangan dan energi seperti yang sedang berjalan di Merauke melalui pengembangan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik.

Bahkan, kata dia, pemerintah juga siap untuk memberikan fasilitas pembebasan bea masuk pada sektor pertanian tersebut diberikan terutama bagi mekanisasi pertanian perkebunan dalam rangka ketahanan pangan dan energi.

"Fasilitas importasi mesin peralatan untuk sektor pertanian itu kan tidak ada. (Saat) ini harus melalui mekanisme normal, bayar bea masuk. Padahal kebutuhan kita ke depan khususnya untuk pengembangan ketahanan pangan dan ketahanan energi itu, perlu sektor pertanian kita masukkan sebagai sektor yang mendapatkan fasilitas," ujar Yuliot.

(YNA)

SHARE