LPEI: Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Jadi Langkah Antisipasi Hadapi Tarif Tinggi AS
Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang dijalankan LPEI menjadi upaya antisipatif dalam menghadapi kebiajakn tarit tinggi AS.
IDXChannel - Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE) yang dijalankan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank dinilai menjadi langkah antisipatif dalam menghadapi tekanan perdagangan global, termasuk kebijakan tarif tinggi Amerika Serikat (AS).
Plt. Direktur Pelaksana Pengembangan Bisnis LPEI, Maqin U. Norhadi mengatakan sejak awal LPEI telah menginisiasi PKE Kawasan, yakni program pembiayaan yang difokuskan untuk mendorong ekspor ke negara-negara non-tradisional, jauh sebelum pengumuman resmi tarif dari Presiden AS Donald Trump.
“Akhirnya program PKE atau NIA ini cukup antisipatif ya, karena sebelum ada tarif Amerika itu, kita sudah mengeluarkan program yang namanya PKE Kawasan,” ujar Maqin dalam Media Briefing di Labuan Bajo, Kamis (10/7/2025).
Menurutnya, PKE Kawasan merupakan strategi pembiayaan ekspor berbasis regional yang menyasar pasar alternatif di luar negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, atau Eropa Barat.
Program ini telah menyalurkan pembiayaan senilai triliunan rupiah untuk memperluas akses produk ekspor Indonesia ke kawasan seperti Amerika Latin, Timur Tengah, Afrika, Asia Selatan, dan Eropa Timur.
“Artinya itu sebenarnya adalah opsi Indonesia dalam rangka mengurangi ketergantungan kita kepada ekspor ke negara besar,” katanya.
Secara keseluruhan, hingga akhir Juni 2025, total penyaluran pembiayaan melalui program PKE telah mencapai lebih dari Rp26 triliun. Program ini telah menjangkau lebih dari 90 negara tujuan ekspor dan menghasilkan devisa sebesar Rp66,3 triliun bagi negara.
Komoditas yang didukung beragam, mulai dari pesawat terbang, kereta api, vaksin, alat kesehatan, furnitur, makanan olahan, hingga produk kimia.
Selain ekspor barang, PKE juga diarahkan untuk mendukung sektor pariwisata nasional, seperti melalui program PKE Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) di Labuan Bajo. Kolaborasi ini dilakukan melalui skema blended financing bersama perbankan, dengan total pembiayaan lebih dari Rp1 triliun.
Dampaknya turut berkontribusi pada peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp437,3 miliar, penyerapan tenaga kerja 6.536 orang, serta peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar Rp1,48 triliun, menurut kajian InterCAFE IPB.
“Jadi cukup antisipatif. Dan sepertinya memang ini ke depan harus kita tingkatkan,” pungkas Maqin.
Langkah diversifikasi pasar ekspor ini dianggap penting sebagai salah satu cara menjaga ketahanan sektor ekspor nasional, mendukung pertumbuhan UMKM, dan membuka peluang baru di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks.
(Febrina Ratna Iskana)