LPG 3 Kg Diganti Kompor Listrik, Kementerian ESDM: Belum Ada yang Dibagikan
Kementerian ESDM menegaskan pemerintah maupun PLN belum membagikan kompor listrik 1.000 watt sebagai konversi LPG 3 Kg.
IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan program migrasi kompor LPG ke kompor listrik belum dibagikan pemerintah. Saat ini, sedang dalam tahap uji coba.
Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan, uji coba kompor listrik tersebut dilakukan di dua lokasi. Masing-masing di 1.000 rumah tangga di Solo dan Bali.
“Belum ada yang dibagikan oleh pemerintah. Saat ini baru uji coba oleh PLN untuk melihat penerimaan di masyarakat dan memastikan aspek keteknikannya. Termasuk kapasitas kompor yang cocok,” kata Dadan kepada awak media, Senin (19/9/2022).
Dia menuturkan, saat ini PLN sedang menyiapkan jaringan khusus di rumah. “Saat ini masih dalam perencanaan, dengan memastikan bahwa masyarakat tidak menambah biaya apabila nanti programnya berjalan,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengutarakan, keseriusan pemerintah dalam melakukan program konversi kompor gas berbahan LPG 3 kg menjadi kompor listrik atau kompor induksi. Namun dia sadar, proses peralihan itu tidak akan bisa berjalan secara instan.
"Diminimalkan (penggunaan LPG 3 kg), tapi ini kan it takes time berapa tahun, supaya kita, mau enggak kita impor barang luar terus, kan gamau kan?" kata Arifin di Kementerian ESDM.
Dia membeberkan, beban anggaran dalam melakukan subsidi untuk tabung melon terus membengkak. Sebagai perbandingan, pada 2021 saja realisasi subsidi LPG 3 kg mencapai Rp67,62 triliun, termasuk kewajiban kurang bayar Rp3,72 triliun.
Di sisi lain, outlook subsidi BBM dan LPG 3 kg pada tahun ini mencapai angka Rp149,37 triliun, atau 192,61 persen dari postur APBN 2022.
Menurut catatan Kementerian Keuangan, lebih dari 90%kenaikan nilai subsidi berasal dari kesenjangan harga jual eceran dengan harga keekonomian LPG 3 kg yang terlampau tinggi.
Sementara untuk 2023 mendatang, pemerintah juga telah usul tambahan anggaran khusus untuk LPG tabung 3 kg sebesar Rp400 miliar, sehingga total nilainya di tahun depan menjadi Rp117,8 triliun.
Menindaki hal itu, Menteri Arifin mengatakan, pemerintah bersama PT PLN (Persero) tengah menggencarkan program konversi dari kompor gas menuju kompor listrik.
Selain transformasi ke kompor listrik, pemerintah tengah mengupayakan proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME) menjadi produk pengganti impor gas untuk LPG.
Namun, proyek DME tahun ini baru dimulai dan belum berproduksi. Sehingga suplai energi untuk alat masa rumah tangga mau tidak mau masih harus banyak mengandalkan jaringan gas (jargas).
"Tapi jaringan gas juga ke depannya ini sustain apa enggak sumbernya kita? Untuk itu yang paling gampang kan listrik, matahari kan gratis. Makanya harus sinkron sama buangan emisi dari pembangkitnya, dari alat transportasi," tuturnya.
Sementara itu, Direktur PLN, Darmawan Prasojo, mengklaim migrasi kompor elpiji ke kompor listrik mampu menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) karena harga keekonomian listrik lebih murah daripada LPG.
"Dari sampel 23 keluarga penerima manfaat, ada saving APBN sekitar Rp 20 juta per tahun,” kata Darmawan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR.
PLN menghitung konversi dalam skala lebih besar akan mengehamat APBN Rp330 miliar per tahun untuk 300 ribu keluarga penerimaan manfaat pada 2022.
Sementara pada program konversi tahun depan yang menyasar 5 juta keluarga penerimaan manfaat, diproyeksikan bisa menghemat Rp5,5 triliun per tahun.
Artinya, kata Darmawan, jika jumlah keluarga penerimaan manfaar mencapai 15,3 juta maka proyeksi penghematan APBN bisa mencapai Rp16,8 triliun per tahun. (FAY)