LPG 3 Kg Langka, Begini Penjelasan Wamen BUMN
Kementerian BUMN mengaku, ada beberapa daerah di Indonesia yang mengalami kelangkaan atau kekurangan LPG 3 kilogram (Kg).
IDXChannel - Kementerian BUMN mengaku, ada beberapa daerah di Indonesia yang mengalami kelangkaan atau kekurangan LPG 3 kilogram (Kg). Sehingga, PT Pertamina (Persero) perlu mensuplai bahan bakar bersubdi tersebut.
Wakil Menteri BUMN I, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, hitungan secara nasional pasokan LPG subsidi memadai. Hanya saja, beberapa daerah yang mengalami kekurangan pasok.
Lelaki yang akrab disapa Tiko itu memastikan Pertamina akan terus meningkatkan stok LPG 3 Kg di seluruh depo milik perusahaan.
"Kita sudah review memang kita akan increase stok di setiap depo, sementara sih kalau secara nasional stoknya memadai, mungkin di beberapa tempat memang kita perlu drop lebih banyak saja," ungkap Tiko saat ditemui wartawan, Kamis (27/7/2023).
Pertamina sebelumnya memastikan pasokan LPG 3 Kg aman untuk kebutuhan masyarakat. Perseroan juga berkomitmen menjaga pasokan energi hingga ke rumah tangga.
Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati mengatakan, konsumsi LPG subsidi 3 Kg pada Juli 2023 mengalami peningkatan sebesar 2 persen, namun Pertamina tetap menjaga pasokan agar tetap aman.
“Bulan Juli ini memang ada peningkatan konsumsi sebesar 2 persen sebagai dampak dari adanya libur panjang beberapa waktu lalu. Kita sedang melakukan recovery dari penyediaan distribusinya untuk mempercepat. Namun demikian ketersediaan LPG 3 Kg ini terus dipastikan aman dan mudah-mudahan dalam satu minggu ke depan bisa berangsur normal,” ujar Nicke.
Untuk menjaga stok LPG, Pertamina melalui Subholding Commercial & Trading yaitu PT Pertamina Patra Niaga melakukan pemantauan penyaluran LPG dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 Kg bersubsidi tepat sasaran.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan operasi pasar.
"Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi di mana lokasi-lokasi yang harus kita buka operasi pasar. Upaya itu agar pengelolaan stok LPG efektif langsung ke masyarakat,” katanya.
Menurut data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persennya. Namun, berapa persen penjualan LPG subsidi terhadap total LPG angkanya justru tinggi atau mencapai 96 persen.
"Jadi kita bisa melihat ada yang tidak tepat subsidinya. Oleh karena itu, kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran,” tutur dia.
Untuk memperbaiki tata kelola distribusinya, Nicke menambahkan, Pertamina tengah melakukan pendaftaran atau registrasi melalui KTP dan NIK supaya bisa dijadikan dasar data yang bisa dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.
(FAY)