Luhut: Kepala Daerah Jangan Mempersulit Izin Investasi
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mempersulit proses izin investasi
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada seluruh kepala daerah untuk tidak mempersulit proses izin investasi yang akan masuk di daerahnya.
Jika hal tersebut dilakukan maka proses tersebut akan mendukung upaya pemerintah dalam mendukung hilirisasi. Saat ini pemerintah tengah menggenjot adanya investasi di sektor hilirisasi.
"Peran teman-teman bupati di daerah itu sangat penting [untuk merealisasikan investasi]. Jadi, jangan mempersulit atau membuat sulit masalah izin-izin di daerah," kata Luhut dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (17/1/2023).
Luhut mengatakan saat ini Indonesia punya satu proyek investasi besar di Kalimantan Utara (Kaltara) untuk mendukung industri dan energi hijau. Di samping itu, dia juga menyampaikan terdapat hampir 30 miliar dolar AS investasi di dalam pipeline atau tengah dalam persiapan untuk segera dieksekusi pada tahun ini.
"Itu pekerjaan tidak mudah. Sangat bergantung pada kita semua. Saya sedang di Davos ikut World Economic Forum (WEF), itu mereka juga apresiasi sangat apa yang terjadi di Indonesia. Nah saya ingin juga teman-teman semua, ayo bersatu padu, bahu-membahu bangun ekosistem, bangun kepercayaan untuk kita bisa menerima investor itu dengan baik," tambahnya.
Selain itu, Luhut menyebutkan bahwa bahwa saat ini ketidakpastian global diperkirakan masih tinggi menyusul perang Ukraina dan Rusia yang belum akan berakhir.
Oleh karena itu ia memohon agar semua pihak bisa memperbaiki sistem di dalam negeri, serta segera mengeksekusi kebijakan berbasis elektronik atau digitalisasi.
Ia juga meminta pemerintah daerah untuk terus memperbaiki layanan, salah satunya melalui digitalisasi demi peningkatan efisiensi dan mengurangi kemungkinan korupsi.
"Saya mohon kita semua memperbaiki sistem kita dalam negeri, kebijakan masalah pemerintahan berbasis elektronik itu juga perlu kita segera eksekusi sehingga semua nanti kita menjadi negara yang efisien," katanya.
(SLF)