Luhut Pastikan Penjaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tidak Pakai APBN

Penjaminan pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

IDXChannel - Penjaminan pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. 

Adapun pemerintah Indonesia dan China sudah menyepakati besaran biaya cost overrun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yaitu USD1,2 miliar atau setara Rp18 triliun.

"Enggak ada itu APBN," kata Luhut saat ditemui di Hotel Fairmont Jakarta, Rabu (6/9/2023). 

Adapun terkait dengan tingkat suku bunga pinjamannya, bunga utang sebelumnya mencapai 3,4 persen. 

Ketika dikonfirmasi apakah angka tersebut sudah turun, Luhut menjawabnya turun. Tapi ia tidak menjelaskan lebih berapa angka yang disepakati.  

"Turun," katanya. 

Sebelumnya, Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan penjaminan pembayaran utang KCJB tersebut melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII.

"Terkait dengan permohonan APBN itu memang sempat didiskusikan dengan pemerintah Indonesia melalui komite kereta cepat tapi memang info yang kami dapatkan itu memang tidak diakomodir oleh pemerintah Indonesia dan penjaminannya melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia," katanya dalam Market Review IDXChannel, Jumat (4/8/2023).

Emir menjelaskan bahwa terjadinya cost overrun lantaran adanya pandemi covid-19 dan juga permasalahan lahan yang baru terselesaikan pada 2020.

"Adapun pembangunan secara masih baru mulai kita lakukan di tahun 2018. Proses pembangunan juga tertunda karena pandemi, ini cukup membatasi pergerakan, mulai dari melakukan pembatasan terhadap tenaga ahli, karyawan di lapangan,pembatasan impor material dan itu beberapa faktor yang mempengaruhi perjalanan proyek kcjb," katanya. (NIA)