Luhut Segera Kirim BPKP untuk Audit KRL Bekas dari Jepang
Luhut berencana mengirim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit KRL bekas dari Jepang yang akan diimpor oleh KCI.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berencana mengirim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit KRL bekas dari Jepang yang akan diimpor oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).
Hal itu untuk memastikan bahwa pemasok kereta bekas tersebut dan harga pastinya. "Ini memang masalah waktu enggak bisa, kita mau kirim BPKP untuk audit dulu barangnya. Jadi kita audit barangnya itu dibeli tidak di tangan ketiga," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kemenko Marves, Jumat (3/3/2023).
"Dan kemudian nanti harganya benar. Jangan sampai nanti ada harga penyimpanan-penyimpanan harga," tambahnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan impor kereta tersebut tidak boleh terjadi lagi dalam waktu ke depannya. Sebab, Indonesia kerap mengimpor kereta bekas.
"Kita enggak boleh buat kesalahan-kesalahan seperti ini lagi. Dulu pernah impor barang bekas. Masa sekarang impor barang bekas lagi," katanya.
Menurut dia, Indonesia harus mempunyai kereta baru dari pabrikan dalam negeri. Meskipun harganya lebih mahal akan tetapi terjadi perputaran uang di dalam negeri.
"Saya bilang kenapa enggak dibuat perencanaan supaya tidak impor, memang mungkin sedikit lebih mahal. Tapi itu kan berputar uangnya di dalam negeri," kata Luhut.
Sementara itu, Luhut mengatakan penyelesaian polemik impor KRL bekas dari Jepang akan dibahas selanjutnya pada Senin depan. Sebelumnya, permasalahan ini menjadi polemik karena Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tidak memberikan izin impor kereta bekas.
Padahal, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) berencana untuk mengimpor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang sebagai pengganti 10 rangkaian KRL yang akan dipensiunkan tahun ini dan 16 rangkaian pada2024.
Hal tersebut dilakukan guna memenuhi tingkat keandalan, kenyamanan dan keselamatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM).
Vice President Corporate Secretary KCI, Anne Purba, mengatakan keputusan pemilihan tersebut didapatkan setelah pihaknya melakukan Forum Group Discussion (FGD) terlebih dulu dengan melibatkan para stakeholders baik dari Kementerian, Pengamat dan komunitas pengguna commuterline.
"Hasilnya, impor kereta bukan baru memang menjadi pilihan utama untuk menggantikan kereta-kereta yang dikonservasi," kata Anne dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (3/3/2023).
Akan tetapi, rencana tersebut terganjal oleh perizinan dari Kementerian Perindustrian. Di mana penolakan tersebut dikeluarkan Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian tertanggal 6 Januari 2023 yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan teknis atas rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus Pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).
Terkait hal tersebut, Anne mengatakan ada pilihan lain selain impor kereta bekas dari Jepang, yakni dengan melakukan upgrade teknologi, akan tetapi hal itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan mengimpor kereta.
"Hanya saja pilihan tersebut membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk pengerjaannya. KAI Commuter juga sudah berdiskusi dengan PT INKA, Jepang dan Spanyol terkait sharing upgrade teknologi ini," katanya.
Dia juga menjelaskan bahwa jika rangkaian kereta impor tersebut jadi, kereta itu tidak serta merta langsung digunakan untuk operasional commuterline. Namun, KAI Commuter melakukan upgrade pada gerbong-gerbong kereta yang diimpor itu.
Misalnya, mengganti air conditioner (AC) di dalam kereta, bangku-bangku di setiap kereta dengan barang-barang yang memiliki tingkat TKDN (Tingkat Komponen Dalam) yang tinggi."Setelah dilakukan pekerjaan di interior dan eksterior kereta ini, dari hitungan KAI Commuter tingkat TKDN setiap trainset kereta menjadi 40%-an, di atas standar yang ada," katanya.
(FRI)