Lumbung Pangan di Papua Tengah Mulai Dibangun September 2023
Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan lumbung pangan untuk mengantisipasi krisis pangan di Papua Tengah akan mulai dibangun pada September 2023.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy memastikan lumbung pangan untuk mengantisipasi krisis pangan di Papua Tengah akan mulai dibangun pada September 2023.
“Mungkin dalam bulan September paling lambat (mulai dibangun),” kata Muhadjir usai rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (9/8/2023).
Muhadjir pun memastikan lumbung pangan ini tidak akan secara khusus dibangun karena akan memfungsikan tempat yang bisa dijadikan lumbung pangan. Selain itu, ada rumah sakit yang belum beroperasi juga akan difungsikan sebagai lumbung pangan sementara.
“Kemungkinan tidak perlu membangun secara khusus karena di sana sudah ada tempat yang nanti bisa dimanfaatkan. Termasuk ada calon rumah sakit yang masih belum difungsikan itu nanti bisa dipakai untuk menyimpan pangan dulu sebentar,” kata Muhadjir.
Lebih lanjut, dia menerangkan, akan ada Pos Keamanan yang juga akan dibangun disana. Hal ini untuk memastikan agar suplai logistik aman dari gangguan keamanan.
“Yang mendesak itu pos untuk keamanan karena dengan sampai sekarang ini harus diketahui teman-teman, di Agandugume itu di distrik itu belum ada pos keamanan baik dari pihak kepolisian maupun dari pihak TNI itu dan karena itu yang sangat mendesak,” jelasnya.
“Untuk memastikan nanti suplai barang langsung ke bandara Agandugume itu aman itu kan harus ada tenaga keamanan di sana itu yang pertama nanti akan kita prioritaskan,” tambahnya.
Muhadjir pun menuturkan, dalam pembangunan lumbung pangan ini akan menggunakan anggaran dari beberapa kementerian dalam lembaga.
“Mungkin dalam minggu-minggu ini ya nanti dari Kepala BNPB dan Pak Pangdam akan, kemarin Pak Presiden perintahkan kepada kami. Supaya itu cukup diambil alih langsung BNPB menggunakan dana yang ada di BNPB, karena ini Pak Bupati nyatakan sudah masuk status kedaruratan. Dan tadi dari BPKP dan tadi sudah kita minta untuk mengawal agar jangan sampai kebijakan yang kita miliki jadi temuan atau kesalahan,” pungkasnya.
(YNA)