Maruarar Kebut Bangun Rusun Subsidi di Kawasan Industri, Sasar Pekerja Pabrik
Pemerataan rumah layak di kawasan industri menjadi salah satu bagian dari program tiga juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto.
IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menekankan bahwa penyediaan hunian bagi pekerja adalah kebutuhan mendesak, terutama pekerja pabrik di kawasan industri dengan mobilitas tinggi. Pemerataan rumah layak di kawasan industri menjadi salah satu bagian dari program tiga juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto.
“Kami ingin pekerja bisa tinggal dekat dengan tempat kerja. Ini bukan hanya soal hunian, tapi juga efisiensi waktu, biaya transportasi, dan peningkatan kualitas hidup,” ucap Ara dalam keterangan resmi, Rabu (15/4/2026).
Seturut itu, Ara mengatakan konsep pembangunan rusun subsidi di kawasan industri merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi keterbatasan lahan di wilayah perkotaan dan kawasan industri yang terus berkembang.
"Rusun subsidi ini menjadi solusi tepat di kawasan industri seperti ini. Lahan terbatas, kebutuhan tinggi, maka hunian vertikal menjadi pilihan yang efektif,” ujarnya.
Terkini, Kementerian PKP tengah menyiapkan regulasi untuk mempercepat implementasi program penyediaan rumah bagi masyarakat. Beleid baru ditujukan untuk menyelesaikan permasalah teknis dan administratif yang selama ini mengganjal pembangunan kawasan pemukiman.
“Saat ini Kementerian PKP sedang menyiapkan aturan terkait rusun subsidi dalam bentuk Keputusan Menteri (Kepmen) sebagai landasan percepatan pelaksanaan di lapangan,” kata Ara.
Dia menekankan bahwa pembangunan rusun harus memperhatikan ekosistem pendukung agar benar-benar layak huni dan berkelanjutan.
“Hunian ini harus dilengkapi dengan ekosistem yang baik, seperti akses ke sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Jadi masyarakat tidak hanya punya tempat tinggal, tapi juga kualitas hidup yang lebih baik,” ucapnya.
Ara menambahkan bahwa pembangunan rusun di kawasan industri sejalan dengan upaya efisiensi energi. Dengan hunian yang dekat dengan tempat kerja, pekerja tidak perlu menempuh perjalanan jauh setiap hari. Ini akan menghemat penggunaan bahan bakar dan menjadi bagian dari efisiensi energi.
Belum lama ini, Kementerian PKP menginisiasi untuk kemudahan akses KPR subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang selama ini menjadi penghambat bagi debitur mendapatkan pinjaman KPR, kini disesuaikan seiring aturan baru yang bakal diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ara mengatakan banyak masyarakat yang terganjal masalah SLIK, tapi bukan karena riwayat pinjaman besar, tetapi pinjaman yang hanya berkisar puluh ribuan dan ratusan ribu rupiah saja.
OJK lantas memutuskan aturan baru terkait SLIK hanya menampilkan riwayat pinjaman di atas Rp1 juta. Aturan teranyar ini ditujukan untuk memudahkan pengajuan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
(NIA DEVIYANA)