Masyarakat Terdampak Pembangunan Pabrik Kaca di Batam Dipastikan Dapat Rumah hingga Beasiswa 

Masyarakat yang terdampak dari pembangunan pabrik kaca terintegrasi di Kawasan Rempang, Batam akan menerima hak-hak mulai dari rumah hingga beasiswa.

IDXChannel - Masyarakat yang terdampak dari pembangunan pabrik kaca terintegrasi di Kawasan Rempang, Batam akan menerima hak-hak mulai dari rumah hingga beasiswa.

Hal ini dikatakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyusul pemerintah Indonesia telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Xinyi Group.

Dalam MoU itu, pemerintah akan membangun pabrik kaca terintegrasi di Kawasan Rempang, Batam dengan nilai investasi sebesar 11,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp127 triliun. 

“Bulan lalu di Chengdu, Tiongkok, saya sendiri yang mewakili Pemerintah Indonesia disaksikan oleh Bapak Presiden Jokowi, menandatangani komitmen kerja sama untuk proses investasi di Kawasan Rempang ini. Kita hanya diberikan waktu dua bulan untuk segera melakukan implementasi investasinya," kata Bahlil saat berkunjung ke Kawasan Rempang, Batam, Rabu (16/8/2023). 

"Ini bukan hal yang mudah. Tapi investasi adalah instrumen untuk dapat menggenjot lapangan pekerjaan dan perekonomian negara kita," katanya.
 
Selain memastikan kesiapan kawasan, dalam kesempatan itu Bahlil juga melakukan konsolidasi dengan masyarakat terdampak di kawasan tersebut untuk memberikan pengertian bahwa proyek pembangunan industri kaca ini harus tetap berjalan, tentunya dengan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat terdampak. 

Bahlil melanjutkan, dia sudah berdiskusi dengan Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam, Kepala BP (Badan Pengusahaan) Batam, aparat setempat, dan juga perwakilan masyarakat, bahwa untuk kawasan pemakaman akan dipagari.

Namun tempat tinggal masyarakat akan tetap dilakukan relokasi karena wilayah tersebut masuk ke dalam master plan pembangunan industri tersebut. 

"Lokasi relokasi juga sudah disediakan oleh pihak BP Batam, dan akan kami sediakan sarana dan prasarana yang layak bagi masyarakat seperti jalan menuju ke pantai serta pelabuhan nelayannya juga," kata Bahlil. 

Menteri Bahlil juga menambahkan bahwa setiap masyarakat terdampak akan memperoleh hunian tipe 45 di atas tanah seluas 200 m2. 

Sebagai bentuk dukungan dari pemerintah bagi masyarakat di Kawasan Rempang di masa yang akan mendatang, putra-putri masyarakat terdampak akan diberikan beasiswa sekolah kejuruan yang sesuai.

Selain itu, bagi putra-putri yang memiliki potensi lebih, pemerintah akan mendorong perusahaan BP Batam untuk memfasilitasi beasiswa hingga ke luar negeri. 

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi solusi yang ditawarkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Dia menyebutkan bahwa sebelumnya, pihaknya belum berani menghadapi masyarakat yang menentang proyek ini karena belum adanya solusi terkait sumber biaya dan tempat relokasi. Namun kini, pihaknya bisa lebih bernapas lega setelah memperoleh solusi dari Menteri Bahlil. 

"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Pak Menteri langsung ke Batam dan memberikan solusi pasti kepada masyarakat. Sebelumnya saya dan Pak Walikota tidak bisa menghadapi masyarakat karena belum ada solusi-solusi terkait, maka dari itu kami berterima kasih atas solusi yang baik dari Pak Menteri," kata Ansar. 

Selaras dengan ucapan Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam Muhammad Rudi juga berterima kasih kepada Menteri Bahlil yang telah menyelesaikan persoalan Kawasan Rempang ini dengan memberikan solusi yang baik bagi semua pihak. 

"Pak Menteri telah menyampaikan akan membantu menyelesaikan pada keputusan lebih tinggi dari Pak Presiden. Asal Keppres (Keputusan Presiden) ini sudah keluar, maka kami sudah bisa mulai kerja," kata Rudi. 

Langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam mempercepat pengembangan Kawasan Rempang ini adalah dibentuknya tim task force yang akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan percepatan relokasi.