Menaker Wanti-Wanti Gelombang PHK Imbas Konflik Timur Tengah

Gelombang PHK bisa tidak terelakkan ketika perekonomian nasional melambat. Menaker mengatakan, industri yang berorientasi ekspor/ impor akan menerima dampaknya

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan konflik geopolitik yang memanas di Timur Tengah akan menyeret dampak pada perekonomian global hingga nasional. 

Gelombang PHK bisa tidak terelakkan ketika perekonomian nasional melambat. Menaker mengatakan, industri yang berorientasi ekspor atau impor akan menerima dampak lebih dalam dari adanya konflik tersebut. 

Namun, telah disiapkan beberapa upaya untuk mengurangi dampak terjadinya gelombang PHK.

"Tentu ini akan berdampak pada industri yang ekspor ke luar negeri, karena kondisi geopolitik akan berdampak pada ekonomi secara global. Kita sudah punya grand desain untuk mitigasi PHK," ujarnya dalam konferensi pers di Kemnaker, Selasa (24/6/2025).

Yassierli menjelaskan beberapa langkah sudah disiapkan untuk memitigasi adanya gelombang PHK imbas konflik geopolitik yang memanas. Misalnya penguatan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), yang mana didalamnya termasuk pemberian pelatihan, bantuan tunai, hingga fasilitasi untuk akses lowongan pekerjaan baru.

"Kita sudah punya grand design, untuk mitigasi PHK, bagaimana kemudian program yang sifatnya spesifik, kita sudah punya JKP, yang dari awal 2025 sudah kita pastikan teman yang di PHK itu mendapatkan manfaat yang lebih. Disitu ada terkait dengan bantuan tunai, pelatihan, dan kemudian fasilitasi lowongan kerja yang baru," tuturnya.

Yassierli menambahkan pihaknya juga intens untuk berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah dan lintas Kementerian untuk mendeteksi adanya sinyal PHK imbas adanya pelemahan ekonomi akibat konflik.

"Temanya sama, bagaimana kondisi geopolitik global ini harus kita respon bersama - sama, karena ujungnya di hilir adalah Kementerian Ketenagakerjaan," katanya.

Kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri menambahkan data karyawan yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) per awal Juni sudah tembus 30 ribu orang. Jumlah ini meningkat dari data per 20 Mei sebesar 26 ribu pekerja.

"Data terakhir 26 ribu ya terakhir, saat ini sekitar 30 ribu, sampai minggu pertama bulan Juni," kata dia.

(kunthi fahmar sandy)