ECONOMICS

Menilik Kembali Peliknya Negosiasi Divestasi Saham Vale (INCO) vs Pemerintah

Dhera Arizona 27/12/2023 22:05 WIB

Sejak Maret 2023, pemerintah lalu memberi saran kepada Vale untuk mulai menawarkan sahamnya. Namun, hingga kini belum juga menemukan titik tengahnya.

Menilik Kembali Peliknya Negosiasi Divestasi Saham Vale (INCO) vs Pemerintah. (Foto MNC Media)

IDXChannel - Divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dengan pemerintah hingga kini masih belum menemui titik terang. Keduanya masih alot bernegosiasi hingga mencapai harga yang dinilai 'fair' dan saling memberikan keuntungan.

Proses divestasi saham Vale sendiri sudah dimulai sejak Januari 2023. Bahkan, Kementerian ESDM memberi tenggat waktu pengajuan harga saham divestasi paling lama Desember 2024 atau setahun sebelum kontrak kerja berakhir.

Sejak Maret 2023, pemerintah lalu memberi saran kepada Vale untuk mulai menawarkan sahamnya. Namun, hingga kini belum juga menemukan titik tengahnya.

IDX Channel kali ini mencoba merangkum peliknya perjalanan negosiasi divestasi saham Vale dengan pemerintah.

Divestasi Saham Vale (INCO) Mulanya 11 Persen

Divestasi saham INCO sedianya bakal dilakukan sebesar 11% sesuai amanat Undang-Undang. Porsi tersebut diputuskan lantaran sebelumnya pihak Vale Canada sebagai pemegang saham pengendali telah melepas 20% saham ke MIND ID dan 20% lagi ke publik.

Sehingga, dengan adanya rencana divestasi sebesar 11%, maka diharapkan kepemilikan pemerintah atas INCO bisa mencapai 51%.

Namun, karena 20% di antaranya merupakan saham publik, maka pada dasarnya pemerintah tetap tidak dapat sepenuhnya menguasai saham INCO.

Kondisi inilah yang kemudian mendasari desakan agar porsi kewajiban divestasi oleh Vale Canada ditambah. Sehingga, pemerintah melalui MIND ID, dengan tanpa adanya porsi publik, tetap dapat menguasai 51% INCO.

Dalam hal ini, Holding BUMN Pertambangan atau MIND ID pun berencana masuk ke dalam kepemilikan saham di PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Kabarnya, MIND akan mencaplok 11% saham Vale melalui divestasi. 

Meski begitu, perusahaan pelat merah itu masih menunggu arahan pemerintah. 

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga pun memastikan aksi korporasi itu tetap dilakukan. Sebab, pemerintah tengah memperkuat hilirisasi sektor pertambangan dalam negeri. Salah satunya melalui pendirian pabrik EV Battery. 

"Vale ikut pemerintah saja, kalau pemerintah pengen masuk, kita akan masuk. Kan pemerintah hilirisasi (pertambangan). Sudah ada minat menaikan sahamnya MIND ID di Vale, karena kita fokus di hilirisasi," ujar Arya saat ditemui di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Selang beberapa bulan kemudian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, proses divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) ke BUMN terus berjalan. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengumumkannya. 

Dia pun kemudian menegaskan, divestasi Vale Indonesia masih terus berjalan. Menurutnya, terdapat beberapa saham yang akan dilepaskan. 

Meski begitu, ia belum menjelaskan kepastian berapa yang akan dilepaskan.

"Sudah berjalan nanti ada berapa puluh ribu yang di-relinquish (melepaskan) sehingga tidak menyalahi ketentuan yang ada," kata Luhut di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Holding BUMN Pertambangan MIND ID Hendi Prio Santoso memastikan Indonesia harus menjadi pengendali usai dilakukannya divestasi saham Vale Indonesia.

"Kita harus jadi pengendali. Karena kita ingin memastikan pengembangan terjadi. Pengembangan dari sisi potensinya karena selama ini kaan sejak 2014 pengembangannya kalau men-quote Pak Menteri kan kurang," terangnya ketika ditemui di Jakarta, Senin (14/8/2023).

Hendi menjelaskan, saat ini proses divestasi masih berproses dan sudah mulai menemukan titik terang. Terkait besaran saham hingga harga divestasi, kedua hal tersebut masih dinegosiasikan. Dia pun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan porsi saham yang akan didivestasikan.

Hendi juga menegaskan, pola proses divestasi perusahaan asal Kanada itu nantinya akan berbeda dengan pengambilalihan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) dari Freeport McMoRan dan hak Partisipasi Rio Tinto sebesar 51% melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (INAHUM).

Dirinya optimistis proses divestasi ini akan segera rampung dan menjadikan Indonesia sebagai pengendali. "Kita pengin secepatnya (rampung). Insya Allah. Karena kita didukung oleh pemerintah jadi insyaallah," ujarnya.

Lebih lanjut, MIND ID pun membeberkan sumber dana divestasi saham Vale (INCO). Pendanaan disebutkan akan berasal dari internal perseroan seperti dividen anak usaha. Sebab, diakuinya, dividen anak usaha seperti PT Freeport Indonesia terbilang cukup besar.

Direktur Keuangan MIND ID Akhmad Fazri pun memperkirakan harga divestasi saham tersebut sekitar Rp7 triliun.

"Mungkin dari internal cash kita, karena dari dividen Freeport sudah cukup besar. Mungkin sekitar Rp7 triliun," jelasnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

"Kita internal cash masih ada sih, nanti kita lihat sisanya. Karena kita dapat dividen dari beberapa, kemarin dari PTBA, Timah, Freeport juga regular tiap tiga bulan ada internal cash kita," tuturnya.

Setelah menghadapi alotnya negosiasi, akhirnya kedua belah pihak melakukan penandatanganan kesepakatan awal (head of agreement/HoA) terkait divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) sebesar 14% saham telah dilakukan di sela-sela Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di San Francisco, Amerika Serikat (AS).

Hal itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Dia mengungkapkan, melalui penandatangan HoA itulah maka disepakati beberapa hal mengenai kepastian perpanjangan Kontrak Kaya (KK) INCO menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 

"Iya, head of agreement HOA di San Francisco. Ya HOA kan yang penting kontennya adalah kesepakatan semuanya," ujar Arifin.

Namun demikian, Arifin tidak merincikan isi HoA yang ditandatangani tersebut. Termasuk pula pihak mana yang mau mengurangi sahamnya di Vale tersebut.

Usut punya usut, pemerintah dalam hal ini ternyata masih dalam proses menghitung valuasi harga dari 14% saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) yang akan didivestasikan ke Holding BUMN Pertambangan MIND ID.

Wakil Menteri Badan Usaha MIlik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menegaskan, pemerintah Indonesia tetap menginginkan perusahaan berkode emiten INCO itu memberikan harga yang murah. 

"Vale kita sudah tanda tangan HOA, kita akan ambil 14% sehingga jadi 34%. Kita sudah sepakat governance-nya dan kemarin Pak Presiden sudah tanda tangan. Kita tinggal nanti valuasi, kita kan maunya diskon (harga)," terangnya ketika ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (23/11/2023). 

Sementara itu terkait pernyataan MIND ID yang sebelumnya mengaku telah menyiapkan dana sekitar Rp700 triliun untuk menebus 14% saham INCO, Tiko pun belum dapat mengonfirmasi hal tersebut. 

"Belum, belum tahu. Tapi, nanti kita joint operation, kita kontrol bersama, nanti kita cari yang optimal supaya hilirisasi berjalan," lanjutnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, proses negosiasi terus dilakukan hingga pemerintah mendapatkan apa yang diinginkan yakni harga divestasi saham yang lebih murah dari nilai yang dipatok PT Vale Indonesia Tbk (INCO). 

“Pokoknya selama-lamanya (negosiasi) sampai kita dapat yang kita mau,” ujar Erick dalam sesi diskusi di Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (19/12/2023). 

Erick sendiri menargetkan proses negosiasi atas transaksi saham tersebut rampung 1-2 bulan ke depan. Sebab, hingga saat ini pemerintah bersama dengan Vale masih bernegosiasi mengenai harga saham sebanyak 14 persen yang akan didivestasikan.

Ia pun memastikan harga yang akan dibayarkan oleh Holding BUMN Pertambangan MIND ID tersebut akan dinego semurah-murahnya.

"Kan kita masih negosiasi. Ya negosiasi harga semurah-murahnya," jelas Erick.

Erick menegaskan, apabila Vale tidak memenuhi permintaan pemerintah terkait harga tersebut, maka dirinya tak menutup kemungkinan akan melakukan pengembalian wilayah/lahan atau relinquishment.

"Ya enggak bisa (harga premium), kalau begitu kita akan relinquish sebagian punya mereka yang enggak sesuai komitmen," imbuhnya.

Kabar teranyar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) masih belum menemui titik kesepakatan.

Saat ini, kata dia, pemerintah masih menunggu karena antara Vale dengan Holding BUMN Pertambangan, MIND ID masih terus melakukan proses negosisasi.

"Masih menunggu (proses) di BUMN sama Vale," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/12/2023). 

Arifin menilai, kedua belah pihak harus melakukan negosiasi mengenai valuasi harga divestasi yang ditawarkan Vale Indonesia.

"Mereka harus (nego). Ini kan business to business, mungkin tawar menawarnya panjang kan ya," imbuhnya. 

Sebelumnya, Erick Thohir juga telah mewanti-wanti PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mengenai rencana pelepasan saham alias divestasi 14% sahamnya kepada Holding BUMN Pertambangan, MIND ID.

Erick menegaskan, valuasi harga divestasi yang ditawarkan Vale harus adil, walaupun nantinya MIND ID hanya memegang akumulasi 34% dari saham PT Vale Indonesia, bukan 51% seperti yang diharapkan.

Sebagaimana diketahui, saat ini Indonesia total sudah memegang sekitar 41% di PT Vale Indonesia Tbk (INCO), antara lain 20% telah dimiliki MIND ID dan 21,18% dimiliki publik melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Rencananya, Vale akan melepas 14% lagi kepada MIND ID, sehingga kepemilikan saham MIND ID di Vale menjadi 34%.

(YNA)

SHARE